Presiden terpilih, Joko Widodo menjanjikan sejumlah hal terkait dengan visi kepemimpinannya di periode kedua mendatang, termasuk soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Bersama dengan Wakil Presiden terpilih, KH Maruf Amin, Jokowi memastikan bakal mengoptimalkan APBN untuk kesejahteraan rakyat.
"Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat," kata Jokowi saat acara Visi Indonesia di SICC, Bogor, Minggu (14/7).
Akan tetapi, hal itu diakui bisa dilakukan jika penggunaan APBN dilakukan dengan tepat sasaran.
Belakangan, APBN memang menjadi sorotan publik lantaran dilaporkan mengalami defisit.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, akhir Mei 2019 kemarin defisit APBN mencapai Rp 127,5 triliun atau setara dengan 0,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan defisit anggaran tahun 2018 yang berada di angka Rp 93,5 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB.
Selain soal APBN, Jokowi juga menekankan soal reformasi birokrasi. Dikatakan Jokowi, hal itu bertujuan agar Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, serta kompetitif dapat segera terwujud di zaman yang selalu berkembang ini.
Bahkan Jokowi mengaku bakal menindak tegas dan mengontrol langsung agar reformasi birokrasi berjalan semestinya.
"Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!" tegasnya.
