JIKA kita membaca situasi politik nasional dalam proses rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, situasi ini merupakan kegagalan demokrasi di Indonesia.
"Democracy is dead", inilah keadaan di Indonesia hari ini. Demokrasi dalam konteks keputusan-keputusan publik mengarah menjadi keputusan kaum oligarki.
Keputusan publik dalam sebuah tatanan politik demokrasi, substansinya adalah sebuah keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan rakyat banyak.
Rekonsiliasi menjadi aneh, ketika Jokowi dianggap gagal dalam mendapatkan legitimasi, lalu Prabowo justru memberikan legitimasi yang sebenarnya adalah milik rakyat.
Dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi, rakyat sudah dipertontonkan tontonan vulgar dari kecurangan pilpres yang dibongkar tim pembela hukum beserta para saksi dan ahli dari BPN.
Bukan itu saja, dalam proses pilpres-nya pun kecurangan Jokowi disaksikan oleh mata telanjang jutaan rakyat Indonesia.
Meskipun pada akhirnya proses penghitungan dan gugatan Pilpres 2019 diputuskan dalam legalitas kelembagaan minus legitimasi riil, namun Prabowo justru melegitimasi sepihak jika dirinya memilih untuk rekonsiliasi.
Apa artinya hak rakyat, kedaulatan rakyat dan legitimasi rakyat dalam sistem demokrasi, jika Prabowo mau dijadikan pendamping seperti dalam proses tender yang dikondisikan.
Apakah Prabowo sadar atau memang sengaja bersandiwara, sehingga rakyat kembali dijadikan alas kaki untuk pesta kaum oligarki. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Prabowo sendiri.
Karena jadi atau tidaknya rekonsiliasi, rakyat hari ini telah sadar bahwa apa yang dikorbankan dari jiwa, raga, harta hingga nyawa merupakan harga mahal yang harus dibayar rakyat untuk demokrasi imitasi di Indonesia saat ini. Tentu situasi ini berpotensi menghasilkan gejolak besar terus menerus, jika Prabowo membuat keputusan yang salah.
Karena Prabowo dapat dicap sebagai provokator yang tidak bertanggung jawab, ketika membakar rakyat melalui pidato penolakan hasil penghitungan KPU. Pada saat itu sama artinya Prabowo ingin menegakkan kebenaran tapi kemudian membiarkan kesesatan.
Sudarsono HadisiswoyoPengamat kebijakan publik.
