Berita

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Tak Dongkrak Suara Jokowi, Golkar Era Airlangga Hanya Layak Dapat Dua Kursi Menteri

JUMAT, 12 JULI 2019 | 23:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Jatah kursi kabinet masing-masing partai politik pendukung Jokowi-Maruf harus disesuaikan dengan kontribusi dan kerja parpol dalam memenangkan 01, bukan semata-mata hanya ditentukan oleh jumlah perolehan kursi.

Dengan begitu, parpol besar yang minim kontribusi tak akan disamakan dengan parpol yang optimal memenangkan Jokowi-Maruf. Salah satunya adalah Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tidak memperlihatkan kontribusi yang besar dalam memenangkan capres petahana. Oleh karenanya, wajar bila partai berlambang pohon beringin ini diberi kursi menteri lebih sedikit.


"Saya melihat bahwa Partai Golkar cukup mendapatkan dua kursi kabinet. Alasan utamanya adalah konsolidasi partai ini dalam menyukseskan Jokowi sebagai presiden kurang optimal," kata Ray di Jakarta, Jumat (12/7).

Ray mencontohkan, tidak optimalnya Golkar dalam memenangkan Jokowi adalah merosotnya Jokowi di daerah yang dikenal sebagai basis tradisionil Golkar.

"Sebut saja Banten, Jabar, dan Sulsel. Tiga daerah yang dikenal sebagai basis Golkar, tapi suara Jokowi tidak signifikan di dalamnya. Dengan pertimbangan ini, saya melihat Golkar sepantasnya hanya dapat dua kursi kabinet," tegas Ray.

Yang tak kalah mengherankan, tiga wilayah itu suara Golkar tetap tinggi. Di Sulawesi Selatan, Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi disusul Gerindra dan Nasdem. Namun hasil ini tak sejalan dengan Pilpres yang mengunggulkan Prabowo-Sandi di atas 50 persen di Sulsel.

Pun demikian di Jawa Barat dan Banten yang menjadi basis suara Golkar pada Pemilu 2014 lalu. Di dua wilayah ini, baik suara Golkar maupun Jokowi merosot.

Sementara itu, untuk jatah partai lain, Ray menilai PKB layak mendapat empat kursi dan PPP dua kursi. PSI dan Hanura masing-masing satu kursi.

"Perindo dugaan saya minta tapi saya kira gak akan dilibatkan pertimbangannya, keuntungan politik untuk pak Jokowi. PBB dugaan saya juga gak akan dapat, paling jadi Wantimpres Yusril dapat," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya