Berita

Wakil Presiden Jusuf Kalla/RMOL

Bisnis

Bicara Industri 4.0, JK Sindir Krakatau Steel Tak Bekerja Efisien

KAMIS, 11 JULI 2019 | 15:12 WIB | LAPORAN:

Polemik perusahaan pelat merah, Krakatau Steel yang mengalami kerugian menjadi salah sau bahasan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam forum diskusi Smart Business Talk bertajuk Making Indonesia 4.0 VS Super Smart Society 5.0.

Awalnya, JK menyinggung soal lambannya perkembangan industri 4.0 yang disebabkan karena ketidakefisienan dalam bekerja. Ketidakefisienan itulah yang kemudian membawa industri baja tanah air kalah dari produksi luar negeri.

"Polanya itu, kesimpulannya efisien. Tidak bisa semuanya pabrik sepatu. Bisa saja, tapi ongkosnya bisa naik. Contohnya banyak di koran, pabrik baja kita bermasalah, kenapa bermasalah? Karena tidak bisa efisiensi dibandingkan dengan China," ungkap JK di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).


Mendengar pemaparan JK, salah seorang peserta diskusi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini kemudian mempertanyakan eksistensi China yang menyerang pasar baja. Disinggung pula soal banyaknya jembatan Indonesia yang dibangun oleh China.

Menjawab hal tersebut, JK menegaskan bahwa keterlibatan China dalam membangun jembatan tak banyak. "China hanya Suramadu, tidak ada yang lain," tuturnya.

Soal industri baja, JK menilai baja Indonesia lebih mahal dibandingkan China. Jika harga pokok baja Indonesia senilai 600 dolar per ton, ujar JK, China bisa menjual dengan harga yang lebih murah di kisaran 400 dolar.

"Kalau mencapai sampai 500 dolar, dia (China) untung 100 dolar, kita rugi seratus. Jadi makin banyak diproduksi Krakatau Steel makin susah karena pakai teknologi lama, teknologi Jerman tapi lama sehingga kalah dengan teknologi baru yang simpel," tegasnya.

"Ya jadi rusak karena harga. Dulu harga bahan itu 1000 dolar per ton, sekarang sudah 500 dolar. Semuanya industri kita harga pokoknya di atas itu. Jadi mau efisien atau mau konteks harga mahal?" tuturnya.

Melihat fenomena ini, JK kembali menegaskan bahwa PT Krakatau Steel seharusnya bisa lebih efisien.

"Jadi harus bisa menyesuaikan efisiensinya, Krakatau Steel ya harus efisien," tegasnya.

Lebih detil, efisiensi juga tak hanya pada harga bahan, melainkan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Beberapa negara lebih memilih menggunakan mesin dan mengurangi pekerja, hal ini berimbas pada efisiensi pengeluaran.

"Pabrik semen kita katakanlah 600 sampai 800 orang satu pabrik, tapi pabrik China cuma 70 orang karena semuanya otomatis. Jadi ongkosnya murah, jadi itulah yang namanya revolusi industri, itulah efisiensi, semua yang mahal akan mati," lanjut JK.

Menutup jawabannya, JK kembali menawarkan dua pilihan terkait polemik Krakatau Steel.

"Yang mana, kepentingan rakyat yang ingin murah atau kepentingan industri yang tidak efisien? Pilihannya sulit memang, tapi pemerintah justru memberi jalan agar industri kita lebih efisien juga," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya