Wahidin Bakal Gandeng KPK Genjot PAD Banten

Pemerintah Provinsi Banten bertekad menggenjot pendapatan asil daerah (PAD) dari pajak. Demi mewujudkan hal tersebut, pemprov menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menjelaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu masukan Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten.

Dia yakin dengan menggandeng komisi anti rasuah, harapan itu bisa terealisasikan.

"Kan sekarang KPK membantu untuk menaikkan pendapatan. Badan Pendapatan kan mulai keliling-keliling tuh, dengar belum? Mereka nyatetin wartawan punya motor apa nggak, punya mobil apa nggak, udah bayar pajak apa belum?” katanya seperti dikutip RMOLBanten, Rabu (10/7).

Nantinya, KPK akan dimintai masukan berupa saran agar pemprov bisa meminimalisasi “penggenangan dana”. Termasuk, mengefektifkan dan memaksimalkan serapan anggaran dan menarik potensi-potensi lainnya.

"Hal-hal lain yang menjadi catatan DPRD tentu menjadi catatan buat saya dan teman-teman di OPD, dan akan ditindaklanjuti terutama dalam pelaksanaan APBD 2019," ujar mantan walikota Tangerang itu.