Berita

Lambang Golkar/Net

Politik

Wacana Musdalub Didengungkan Seiring Prestasi Jeblok Golkar DKI

KAMIS, 11 JULI 2019 | 04:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pencapaian Golkar DKI Jakarta dalam Pemilu Serentak 2019 terbilang jeblok, baik pemilihan legislatif DPRD DKI maupun DPR RI dari tiga dapil di DKI.

Target 22 kursi DPRD sebatas isapan jempol. Bahkan mirisnya, kursi DPRD Golkar berkurang dari yang sebelumnya 9 kursi menjadi 6 kursi.

Begitu juga kursi Golkar di DPR RI dari dapil DKI. Partai beringin hanya mendapat 1 kursi dari semula 3 kursi.


Sebagai evaluasi atas capaian buruk tersebut, politisi senior Partai Golkar Ruddin Akbar Lubis mendesak agar digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

"Kesalahan pertama yang dilakukan DPP Golkar adalah menunjuk Rizal Mallarangeng sebagai Plt (pelaksana tugas). Dia ini nggak ngerti cara mengurus partai. Akibatnya suara Golkar hancur-hancuran," kata Ruddin di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Menurut Ruddin, sepatutnya pasca Fayakhun Andriadi lengser sebagai ketua DPD I Partai Golkar DKI, DPP langsung mendorong digelar Musdalub.

"Musdalub ini penting, agar program-program yang sudah ditanamkan Fayakhun untuk membesarkan Golkar DKI dapat terus berjalan dengan baik," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta ini.

Ruddin menyakini pengganti Fayakhun yang melalui tahapan Musdalub mampu mendongkrak raihan suara Golkar.

"Pengganti Fayakhin lewat Musdalub mungkin capaian kursinya tidak sampai 22 kursi, namun pastinya lebih dari sembilan kursi," tegas Ruddin seperti dikutip RMOLJakarta

Ruddin menyarankan agar Musdalub Golkar DKI minimal digelar enam bulan setelah pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 yang rencananya berlangsung pada akhir Agustus mendatang.

"Musdalub nggak usah buru-buru. Santai aja. Minimal enam bulan setelah pelantikan DPRD," cetus Ruddin.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya