Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditakdirkan untuk menjadi oposisi bagi Pemerintah, supaya bisa mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif. Termasuk anggota DPR yang berasal dari partai koalisi pemerintah sekalipun harus jadi oposisi.
Begitu kata penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia, Fahri Hamzah. Menurutnya, anggota DPR dipilih oleh rakyat untuk menjadi oposisi. Bahkan, anggota DPR dari kader partai koalisi juga ditakdirkan menjadi oposisi.
"Itu kalian-kalian kan bagian dari oposisi, DPR itu dipilih oleh rakyat untuk menjadi oposisi. Mau nanti kader di partai yang sama jadi presiden apa tidak, rakyat itu waktu memberikan mandat kepada anggota DPR itu dipilih sebagai oposisi," ucap Fahri Hamzah saat diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (9/7) malam.
Pasalnya, anggota DPR dipilih dengan cara yang berbeda dibanding dengan pemilihan presiden. Sehingga, DPR ditegaskan harus menjadi oposisi terhadap eksekutif.
"Karena itulah DPR adalah oposisi terhadap eksekutif, karena cara dipilihnya berbeda. Di dalam parlementarisme tidak ada pemilihan anggota DPR sebagai posisi," imbuhnya.
"Semua anggota DPR dipilih secara sama. Nanti yang mayoritas menjadi
ruling party, yang minoritas menjadi oposisi," lanjut Fahri.
Sehingga, Fahri berharap pemerintah dan DPR senantiasa berbicara tentang
Legacy untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"DPR disuruh melaksanakan apa namanya keuangan anggaran, kewenangan kita disuruh untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu kalau menurut saya mari kita bicara sistem
Legacy," pungkasnya.
