Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Hari Ini Rekonsiliasi Is A Dirty Word

RABU, 10 JULI 2019 | 03:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wacana rekonsiliasi yang terus mengemuka pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pilpres turut disoroti tokoh nasional, DR Rizal Ramli.

Namun berbeda dengan khalayak yang menilai rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo diperlukan demi meredam polarisasi pasca pilpres, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu justru menilai rekonsiliasi sebagai kata-kata kotor.

“Hari ini kalau kita ngomong rekonsiliasi, itu is a dirty word, kata-kata yang kotor. Saya mohon maaf,” tegasnya saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (9/7).


Pernyataan pria yang akrab disapa RR itu bukan tanpa alasan. Selain makna dari rekonsiliasi yang banyak diartikan sebagai bagi-bagi kursi, Rizal menilai kata tersebut tidak pas.

Sebab, proses rekonsiliasi membutuhkan pengakuan kebenaran dari kedua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Setelah ada pengakuan, maka proses rekonsiliasi bisa dijalankan.

Dia mencontohkan kasus rekonsiliasi yang dilakukan mantan pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela. Kala itu, semua yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan rasial harus menyampaikan pengakuan di depan publik terlebih dahulu.

Setelah melakukan pengakuan, publik lalu memaafkan para pelaku. Hasilnya, kini Afrika Selatan dapat hidup damai antara kulit hitam dan putih.

“Ini kita (ujug-ujug) rekonsiliasi, truth-nya nggak ada,” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.

Lebih lanjut, dia menilai proses rekonsilasi bukan hal fundamental yang harus dilakukan, yaitu langkah pemerintah menjawab tantangan-tantangan lima tahun mendatang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya