Berita

Lukman Edy/Net

Politik

Pengakuan Lukman Edy, Buzzer 01 Sudah Dibubarkan

RABU, 10 JULI 2019 | 00:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran buzzer atau pendengung dalam media sosial turut membuat andil dalam peningkatan polarisasi di tengah masyarakat selama Pilpres 2019 lalu.

Sebab, tak jarang mereka sengaja dihadirkan untuk menyebarkan informasi bohong, yang menyulut amarah masyarakat.

Kubu pasangan 01, Joko Widodo-Maruf Amin sendiri mengakui memiliki buzzer di media sosial. Namun demikian, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku para pendengung dari Jokowi-Maruf sudah dibubarkan.


Pengakuan itu disampaikan Lukman saat acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (9/7) malam.

Awalnya, Lukman menerangkan mengenai makna rekonsiliasi yang tengah ramai dibicarakan. Dia menjelaskan rekonsiliasi tersebut bisa diartikan dalam tiga makna.

“Pertama, rekonsiliasi adalah masing-masing pihak bertanggung jawab menurunkan tensi konstituennya,” terang Lukman.

Kemudian, dia menyebut rekonsiliasi juga bermakna bahwa masing-masing kubu bertanggung jawab menertibkan buzzer-buzzer politik. Sebab, katanya, buzzer memberi kontribusi para polarisasi di masyarakat.

Dalam penjelasan ini, Lukman meminta kubu Prabowo-Sandi untuk membubarkan buzzer-buzzer sebagaimana yang dilakukan oleh kubu 01. Dia mengajak agar perang di udara disudahi.

“Sudahlan buzzer-buzzer yang ribuan dibubarin saja. Kami di 01 sudah kami bubarin. 02 bubarin juga dong,” tegasnya.

Terakhir, dia menyebut bahwa rekonsiliasi juga bermakna bahwa 02 harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pilpres.

“Narasi-narasi soal MK dan keputusan MK masih miring. Masih ada narasi pemilu curang dan MK berpihak,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya