Ketimbang Minta Kursi, Lebih Baik Partai Evaluasi Menteri Masing-Masing

Sejumlah partai koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin mulai ramai-ramai meminta kuota kursi menteri setelah KPU menetapkan pasangan 01 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Di mata fungsionaris pusat Partai Golkar, Khalid Zabidi permintaan partai politik itu terlalu dini. Sebab seharusnya partai-partai itu melakukan revisi terlebih dahulu atas menteri-menteri mereka yang kini masih duduk di kabinet.

“Lebih baik evaluasi menteri yang sudah duduk dikabinet apakah sudah bekerja dengan baik atau masih dengan raport merah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (5/7).

Khalid mencatat bahwa tidak sedikit menteri Jokowi yang berasal dari partai politik tengah terbelit masalah hukum. Termasuk sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas indikasi korupsi di kementerian yang dipimpin.

“Belum lagi beberapa menteri masih berkinerja belum maksimal,” sambung aktivis ’98 itu.

Atas alasan itu, ketimbang sibuk usul jumlah menteri dan nama-nama menteri kepada Jokowi, lebih baik parpol pendukung koalisi Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang sekarang.

Jika dianggap menteri yang bersangkutan dianggap bermasalah, maka harus ditarik dari kabinet. Sebaliknya, jika berkinerja baik, maka bisa diusulkan kembali menjadi menteri.

“Sehingga kabinet Jokowi di sisa lima bulan pemerintahannya ditutup dengan catatan yang baik sebagai modal pemerintahan ke depan,” pungkasnya.