Berita

Foto: Dok

Politik

Belajar Kok Berubah Jadi Bekerja? Lebih Parah Dari Outsourcing

KAMIS, 04 JULI 2019 | 13:40 WIB | LAPORAN:

Aktivis buruh memperingatkan adanya perubahan konsep pemagangan menjadi bekerja. Perubahan itu telah melenceng dari tujuan awal dilakukannya pemagangan nasional.

Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Obon Tabroni menilai, ada keanehan dengan pemagangan yang berlaku akhir-akhir ini.

“Pemagangan sudah berubah fungsi. Pemagangan yang awalnya untuk belajar dan meningkatkan skill, kini kok berubah jadi bekerja?” kata Obon mempertanyakan, Kamis (4/7).

Lebih lanjut, Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menegaskan, sejak awal, pihaknya di KSPI tegas menolak sistem pemagangan. Sebab selain konsepnya tidak jelas juga dimanfaatkan untuk menjadikan peserta magang sebagai budak dengan bayaran sangat amat murah, di bawah standar upah yang sah.

"Bagi kami, pemagangan seperti itu hanyalah kedok lain dari outsourcing. Peserta magang diberi target yang sama dengan pekerja biasa, diwajibkan bekerja lembur, shift tapi dengan pendapatan yang diperoleh dinamakan uang saku," terang Obon.

Metode pemagangan itu, menurut dia, tidak akan bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja.

"Magang lebih buruk dari outsourcing. Karena di sini hak-haknya tidak jelas," tegasnya.

Pemagangan hanya akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengusaha. Karena memperoleh pekerja dengan cuma-cuma kemudian diiming-imingi dibayar hanya dengan sistem pemberian uang saku.

Selain itu, menurut dia, program ini juga sebagai bukti, pemerintah tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang memadai bagi warga masyarakat Indonesia.

"Tentu pengusaha senang dengan sistem tersebut karena mendapat keuntungan lebih banyak. Bahkan sudah banyak buruh tetap yang di-PHK dan digantikan dengan magang," ujar Obon.

Lebih lanjut, aktivis buruh yang terpilih sebagai anggota DPR ini mengatakan, sistem pengawasan yang tidak berjalan maksimal pun turut memperumit situasi. Pengawasan pun gagal untuk memastikan tidak adanya pelanggaran.

Karena itu dia meminta agar sistem magang dikembalikan pada tujuan awal yaitu belajar.

"Caranya dengan pembatasan yang ketat. Misal, perbandingan teori dan praktek 50:50, tidak ada target, tidak bekerja shift, lama kerja per minggu 30 jam, dan pembatasan lain," tegasnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Helikopter Rombongan Presiden Iran Jatuh

Senin, 20 Mei 2024 | 00:06

Tak Dapat Dukungan Kiai, Ketua MUI Salatiga Mundur dari Penjaringan Pilwalkot PDIP

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:47

Hanya Raih 27 Persen Suara, Prabowo-Gibran Tak Kalah KO di Aceh

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:25

Bangun Digital Entrepreneurship Butuh Pengetahuan, Strategi, dan Konsistensi

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:07

Khairunnisa: Akbar Tandjung Guru Aktivis Semua Angkatan

Minggu, 19 Mei 2024 | 22:56

MUI Jakarta Kecam Pencatutan Nama Ulama demi Kepentingan Bisnis

Minggu, 19 Mei 2024 | 22:42

Jelang Idul Adha, Waspadai Penyakit Menular Hewan Ternak

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:57

KPU KBB Berharap Dana Hibah Pilkada Segera Cair

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:39

Amanah Ajak Anak Muda Aceh Kembangkan Kreasi Teknologi

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:33

Sudirman Said Maju Pilkada Jakarta, Ini Respons Anies

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:17

Selengkapnya