Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas/Net
Komisi VI DPR didorong membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan persoalan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
"Panja ini lagi saya minta untuk bicarakan dengan teman-teman Komisi VI," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas, Selasa (2/7).
Menurutnya, ada sejumlah permasalahan serius yang terjadi di tubuh Garuda, maskapai penerbangan plat merah itu.
Seperti, rangkap jabatan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Dirut PT Garuda Indonesia dan Komisaris Utama PT Sriwijaya Air, kisruh laporan keuangan dan dugaan kartel harga tiket pesawat.
"Saya khawatir penggabungan manajemen dengan Sriwijaya, itu memang dimaksudkan supaya tinggal dua pemain besar. Akibatnya, kartel semakin mudah dilakukan. Itu yang harus kita telusuri," ujar Supratman.
Soal laporan keuangan, itu sudah diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Menkeu sudah suspend terhadap akuntan publik yang melakukan audit itu. Pemberhentian sementara terhadap akuntannya. Itu membuktikan, bahwa memang ada kesalahan manajemen. Kita dukung sebenarnya, apa yang menjadi upaya Garuda dalam rangka mendapatkan pendapatan di luar harga tiket," ucapnya.
"Kita dukung bagaimana inflight entertaiment itu bisa dimanfaatkan secara jelas, bisa dimaksimalkan begitu pula wifi connectivity-nya. Bagus buat layanan penumpang," tambah Supratman.
Persoalannya, menurut Supratman, baru sekitar 160 ribu dolar AS yang disetor oleh mitra Garuda untuk inflight entertainment. Dan yang jadi pertanyaan, dengan angka seperti itu kenapa bisa membuat laporan Garuda untung Rp 14 miliar.
"Ini ada apa? Kontraknya seperti apa? Kenapa piutang itu segera bisa menutupi kerugian maskapai begitu besar. Apa yang dilakukan dirut Garuda saya bisa pahami sebagai sebuah tindakan korporasi dan itu bagus. Cuma masalahnya, apakah benar kontraknya seperti itu? Karena DP-nya kecil sekali hanya 160 ribu dolar AS," tuturnya.
Yang paling dirugikan terhadap kebijakan Garuda dalam memuat laporan keuangan adalah pemegang saham individual. Lalu bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap kepemilikan saham mereka, kalau untuk pemegang saham corporate itu enggak ada masalah.
"Saya tidak tahu persis yang individual berapa persen. Mungkin bisa 10 persen dari total saham yang ditawarkan di bursa efek. Kalau 10 persen kan jumlah besar," ungkap Supratman.
Hal-hal seperti ini nanti yang akan ditelusuri Panja. Dan yang lebih penting lagi, berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Indikasinya, KPPU sudah nyatakan bahwa ini kartel, hanya menguntungkan Garuda. Garuda memang untung benar, tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh grup Lion beserta Sriwijaya.
"Saya enggak tahu perjanjian Garuda-Sriwijaya. Itu Sriwijaya bergabung menjadi member Garuda, fee marketinya berapa sih dari semua harga tiket. Kita belum tahu. Manajemen Garuda harus buka," demikian Supratman.
