Berita

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) M. Anis Matta/Net

Politik

Anis Matta: Garbi Memiliki Slogan, Namanya Indeks

SENIN, 01 JULI 2019 | 18:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) M. Anis Matta memberikan kuliah umum dan dialog kebangsaan yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Orasi tersebut berlangsung pada hari Minggu (30/6), pukul 14.00 WIB hingga menjelang magrib di Aula Asrama Haji, Prada, Banda Aceh. Ratusan manusia berbaju merah berkumpul dan berduyun-duyun menghadiri dialog kebangsaan oleh Anis Matta.

Dalam dialog kebangsaan itu, Anis Matta memaparkan tentang konsep dan cita-cita mulia tentang Arah Baru Indonesia yang digagasnya bersama Fahri Hamzah dan kawan-kawan.


Orasi kebangsaan itu bertemakan 'Arah Baru Indonesia'. Ormas berlambang bintang kejora ini memiliki slogan. Mereka menyebut namanya Indeks. Sebuah akronim dari Islam, Nasionalis, Demokrasi dan Kesejahteraan.

Dalam menjalankan roda organisasi, Islam digunakan sebagai basis rujukan bersamaan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Nasionalis merupakan bagian terpenting dalam mengelola bangsa dan negara. Sementara, demokrasi menjadi roh dan sistem ideal sekaligus digunakan dalam sistem pemerintahan saat ini.

Bila semua dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan kesejahteraan dan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita bangsa ini terdahulu.

Garbi menyakini bahwa Bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan kelima di dunia. "Dalam bidang apa? Dalam bidang militer, ekonomi dan teknologi. Tiga poin itu bisa diwujudkan apabila sumber daya kita terkelola dengan baik dan potensinya sangatlah besar," kata Anis.

Dalam orasinya, Anis juga menyebutkan bahwa yang membedakan pemuda dan orang tua adalah imajinasinya. "Saya punya imajinasi untuk Indonesia. Saya kira di Indonesia boleh untuk diterapkan. Idenya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara serikat," ucapnya.

Melihat setiap daerah di negara ini punya potensi untuk dimajukan per daerahnya, dengan memberikan kebebasan dan kesejahteraan kepada daerah untuk dikelola dengan baik. Mungkin namanya menjadi Uni Indonesia.

Anis juga menyebutkan, Banda Aceh merupakan sebuah wajah perubahan agregat yang dapat dirasakan sejak memasuki era demokrasi.

"Saat saya pergi ke luar negeri dan bercerita kepada orang-orang tentang Indonesia, saya selalu mengambil contoh Aceh dan Papua sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik." ungkap Anis Matta

Anis juga menyebutkan bagaimana cara pengelolaannya yang disebut distribusi dan pembagian sumber daya melalui mekanisme politik seperti otonomi daerah dan otonomi khusus itu sangat efektif untuk merekatkan bangsa Indonesia yang begitu luas.

"Oleh sebab itu, kita dapat menyaksikan dalam dua dekade terakhir, lompatan perubahan di seluruh daerah karena perubahan itu dan disebabkan setelah dua puluh tahun kita berdemokrasi," kata Anis.

"Saya merasa bahwa kita sudah menyelesaikan satu sintesa pada gelombang kedua antara demokrasi dan kesejahteraan," ungkapnya menambahkan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya