Sambil Pakai Topeng Poster, Massa Minta KPK Periksa Airlangga Soal PLTU Riau-1

Massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (APMA) menggelas aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/6). Aksi ini berkaitan dengan kasus korupsi PLTU Riau-1 yang masih berproses.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Rangga Kurnia meminta kepada lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini turut memeriksa beberapa nama besar yang terungkap dalam persidangan terdakwa Eni Maulani Saragih.

“Berdasarkan pengakuan Eni bahwa kediaman pribadi Airlangga Hartarto lah yang menjadi awal titik kumpul untuk merencanakan sebuah kejahatan tersebut. KPK segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan sebagai tersangka serta disegerakan mereka untuk diseret ke jeruji besi,” kata Rangga dalam orasinya.

Aksi ini pun menarik mengingat massa turut serta membawa atribut berupa beberapa poster bergambar Airlangga dan Anggota DPR RI, Melchias Marcus Mekeng. Beberapa di antaranya juga menggunakan poster tersebut sebagai topeng untuk menutupi wajah.

Soal beberapa nama besar yang muncul dalam persidangan, KPK diminta untuk tidak tutup mata. Nama-nama yang mencuat diminta massa diusut secara tuntas hingga ke akar-akarnya.

Sejatinya, kata Rangga, lembaga antirasuah ini dinilai sudah cukup untuk memanggil Airlangga dan beberapa nama lain lantaran APMA menganggap KPK sudah cukup memiliki bukti.

Di sisi lain, Airlangga yang berstatus menteri juga dianggap harus menjadi perhatian khusus untuk Presiden Joko Widodo. Demi terwujudnya good governance & clean government, Jokowi dinilai harus bersikap terhadap pegawainya yang terseret kasus Tipikor.

"Kami juga minta agar bapak presiden jangan lagi mengangkat menteri di kabinet bapak yang tersendung kasus korupsi agar bapak presiden tidak lagi punya beban dalam kepemimpinan kedepannya," tandasnya.

Kemunculan nama Airlangga dalam kesaksian Eni Saragih berlangsung pada bulan September 2018 silam. Akan hal ini, Airlangga pun sempat memberikan klarifikasi bahwa Ketum Golkar ini sama sekali tak terlibat kasus yang telah merugikan Indonesia.