DI tengah penolakan Palestina dan dunia Arab, konferensi ekonomi yang diberi nama: "Peace for Prosperity" (Perdamaian untuk Kesejahteraan) dimulai di Manama yang menjadi ibukota Bahrain pada Selasa (25/6)
Konferensi ekonomi yang akan berlangsung selama dua hari ini, merupakan bagian dari proposal "Kesepakatan Abad Ini" (Deal of the Century) yang juga meliputi solusi politik antara Palestina dan Israel. Sampai saat ini bagaimana formula politik yang ditawarkan masih dirahasiakan. Meskipun demikian sudah bocor publik, disebabkan Palestina yang tentu saja sudah dilobi dan dibujuk menolaknya dengan tegas.
Menurut Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner yang juga menantu Presiden Donald Trump, proposal baru ini ditawarkan untuk mengganti proposal sebelumnya yang dinilai mandeg dan mengalami kebuntuan. Proposal yang dipersiapkan Amerika dan Israel ini, sama sekali tidak menyinggung kemerdekaan Palestina, padahal kesepakatan antara Israel dan Palestina sebelumnya, secara tegas bermuara pada
two state solution.
Kushner beralasan penyelesaian politik sulit dilakukan, sebelum masalah ekonomi Palestina terselesaikan. Sementara Presiden Mahmoud Abbas dan para petinggi Palestina melihat proposal yang menawarkan pembangunan fisik terutama infrastruktur, dan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Palestina ini, merupakan perangkap sekaligus cara untuk membuat Palestina melupakan tuntutannya untuk merdeka.
"Palestina tidak akan menjual kemerdekaannya," demikianlah pernyataan berulangkali yang diungkapkan oleh sejumlah pejabat dari Ramallah.
Iming-iming ekonomi untuk mengalihkan tuntutan politik Inilah yang menjadi alasan, mengapa Palestina memboikot dengan cara tidak mengirimkan delegasi ke Manama.
Sejumlah negara Arab yang berpartisipasi seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab mengirimkan delegasi setingkat menteri, sedangkan Mesir, Jordania, dan Maroko hanya mengirimkan delegasi di bawah mentri. Hal ini mengindikasikan kehati-hatian dari negara-negara Arab sahabat Amerika di Timur Tengah terhadap proposal kontroversial ini.
Indikasi lain adanya muslihat yang dibuat oleh Washington dan Tel Aviv, pada proposal yang kini mulai dibahas adalah pada pengelola dana yang dijanjikan untuk membangun ekonomi Palestina akan dipegang oleh Israel dan Amerika. Padahal sumber dana berasal dan akan dihimpun dari berbagai negara donor, termasuk negara-negara Arab kaya, dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta para pengusaha dan investor swasta, dengan nilai total 50 miliar dollar.
Fakta ini memperkuat kecurigaan pihak Palestina yang telah muncul sebelumnya, sejak ditutupnya kantor perwakilan Palestina di Amerika, dikurangi dan diberhentikannya berbagai bantuan Amerika yang selama ini diberikan kepada pengungsi Palestina, serta pengakuan Amerika atas klaim Yerusalem sebagai ibukota oleh Israel, dengan cara memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Di samping bantuan dana untuk Palestina, bantuan ekonomi dan keuangan juga dijanjikan kepada negara-negara Arab tetangga Israel dan Palestina, seperti Mesir, Jordania, dan Lebanon. Suriah satu-satunya negara Arab tetangga yang tidak termasuk mendapatkan paket bantuan ekonomi ini. Mengapa?
Dalam menyikapi masalah ini, Indonesia mengambil sikap tetap berpegang pada perjanjian damai sebelumnya yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, yang diakui secara luas oleh banyak negara dan lembaga internasional termasuk PBB. Perjanjian ini sudah berjalan dan diharapkan bermuara pada
two state solution.
Sejak Benjamin Netanyahu dan partai Likud yang menjadi kendaraan politiknya mengendalikan Israel, perjanjian yang ditandatangani oleh Yaser Arafat mewakili Palestina dan Yitzhak Rabin mewakili Israel ini, secara sistematis dicampakkan.
Ketika Donald Trump menghuni Gedung Putih, langkah-langkah Netanyahu mendapatkan dukungan luar biasa dari Amerika. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau Trump meninggalkan Gedung Putih sikap Amerika akan sama atau kembali pada sikap semula?
Pemilu Amerika yang akan menentukan nasib Trump akan berlangsung tahun depan. Sementara itu kontroversi terkait dengan berbagai kebijakan yang diambilnya terus menjadi perdebatan di masyarakat Amerika, bukan saja terkait kebijakan luar negrinya, akan tetapi juga kebijakan dalam negri.
Karena itu sangat menarik untuk diikuti, bagaimana nasib proposal yang dibuatnya, dan bagaimana nasib bangsa Palestina yang mulai ditinggal sejumlah negara Arab.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi
