Peneliti: Presiden Morsi Jatuh Karena Terburu-Buru Dalam Menerapkan Kekuasaan

Demokrasi tidak bisa terburu-buru, hal ini merujuk pada kasus kejatuhan Presiden Mesir Mohammed Morsi yang hanya seumur jagung dalam memimpin negeri piramida itu.

Begitu pandangan peneliti Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Muhammad Najib dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta, Kamis (27/6).

Peneliti LP3ES yang fokus meneliti persoalan Timur Tengah ini menjelaskan, setelah partai Ikhwanul Muslimin (IM) menang dan mengantarkan Mohammed Morsi menjadi Presiden, terjadi hal-hal yang sifatnya terburu-buru oleh para elit IM.

Keterburu-buruan ini dalam menerapkan syariat Islam serta menguasai semua lini kekuasaan di Mesir.

"IM ketika menang merasa mandat demokrasi di tangan, lalu boleh melakukan apa saja. Di sinilah awal kesalahan IM, melakukan islamisasi secara cepat dalam bentuk institusi dan kebijakan politik lalu memonopoli kekuasaan," kata Najib

Monopoli kekuasaan oleh IM, kata Najib menyebabkan Partai An Nur dari kalangan Salafi yang sebelumnya mendukung Morsi akhirnya meninggalkan Morsi.

Begitu pula dari kalangan Al Azhar, mereka tak suka dengan cara Morsi yang mengangkat kader IM sebagai Rektor Al Azhar atas dasar perintah Presiden.
"Al Azhar marah, An Nur marah, apalagi partai yang kalah. Dirangkailah itu oleh militer menjadikan IM common enemy di Mesir," tutur Najib.

Alhasil, lanjut Najib, setelah menjadi musuh bersama di Mesir, Morsi akhirnya dijatuhkan militer. Lalu akhirnya, Mesir kembali dipimpin oleh militer dan kembali ke pola otoritarian seperti sebelumnya.

"Frozen Trantsition dimana transisi demokrasi berjalan di tempat atau kembali otoriter," kata Najib.