Berita

Direktur IMF Christine Lagarde/Net

Dunia

Direkur IMF: Pembangunan Ekonomi Di Tepi Barat Dan Gaza Harus Padat Karya

KAMIS, 27 JUNI 2019 | 08:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pendekatan ekonomi yang digagas Amerika Serikat sebagai solusi konflik Israel-Palestina merupakan pijakan yang baik untuk membantu Paletina bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, mengatakan dalam sesi pembukaan Konferensi Perdamaian di Bahrain (Rabu, 26/6) bahwa butuh perjuangan untuk membangun kembali ekonomi di negara-negara yang dilanda konflik.

Dia menambahkan bahwa pertumbuhan di Tepi Barat dan Gaza yang harus padat karya.


"Ini tidak bisa berupa pertumbuhan apa pun di Tepi Barat dan Gaza, itu harus menjadi pekerjaan yang intensif," tambahnya, sembari mengutip pertanian, pariwisata dan konstruksi sebagai sektor yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

Data IMF sendiri menunjukkan bahwa angka pengangguran berada di 30 persen di Tepi Barat dan 50 persen di Gaza. Ekonomi Palestina menderita akibat blokade Israel dan Mesir selama bertahun-tahun, serta pemotongan bantuan asing baru-baru ini.

Di antara 179 proyek infrastruktur dan bisnis yang diusulkan adalah koridor transportasi senilai 5 miliar dolar AS untuk menghubungkan Tepi Barat dan Gaza.

Rencana perdamaian yang diusung eh Penasihat Khusus Gedung Putih Jared Kushner itu diketahui menempatkan ekonomi sebagai pendekatan utama.

Namun pendekatan itu ditentang oleh Palestina karena menilai bahwa sektor politik harus lebih dulu dibenahi. Rincian politik dari rencana itu belum dirilis.

Pakar Timur Tengah yang berbasis di Amerika Serikat yang menghadiri acara tersebut, David Makovsky menilai bahwa rencana itu tidak dapat terealisasi dalam waktu dekat.

"Visi ekonomi harus dikaitkan dengan menyelesaikan seluruh konflik, dan ini tidak membawa orang Israel dan Palestina lebih dekat bersama. Jadi saya tidak optimis rencana ini dapat terwujud dalam waktu dekat," kata Makovsky, seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya