Berita

Din Syamsuddin/Net

Politik

Pendekatan Politik Lewat Labelisasi Radikal Negatif Bagi Persatuan

KAMIS, 27 JUNI 2019 | 03:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi keras atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang menyebut ada 30 teroris bersiap tunggangi aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang putusan sengketa pilpres.

Menurutnya, pernyataan itu selain mencitrakan bahwa negara tidak profesional karena gagal mencegah teroris berkeliaran, juga merugikan bagi umat Islam.

Baca: Din Syamsuddin: Rakyat Bisa Bertanya Ke Moeldoko, Kok Negara Tidak Profesional?


Atas alasan itu juga, mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut merasa perlu untuk menanggapi pernyataan Moeldoko. Apalagi, Moeldoko merupakan mantan panglima TNI sehingga tidak mungkin asal bicara kepada publik.

"Saya perlu menanggapi pernyataan tersebut karena jika terjadi aksi teror nanti biasanya selalu dikaitkan dengan kalangan Islam," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (26/6).

Din menjelaskan bahwa umat Islam sudah kenyang dijadikan sebagai tertuduh saat ada isu terorisme. Terlebih, sambungnya, belakangan isu radikalisme dihembuskan dan dikaitkan dengan politik identitas atau berdasarkan SARA.

"Pernyataan tentang adanya kelompok teroris itu mudah dilihat sebagai beririsan dengan isu tentang radikalisme yang dihembuskan sementara kalangan terakhir ini," terangnya.

Lebih lanjut, Din menilai pendekatan politik dengan pemberian cap radikalisme merupakan hal yang memecah belah umat dan bangsa.

"Pendekatan politik dengan labelisasi seperti itu tidak positif bagi persatuan bangsa, dan dapat dipandang sebagai politik beridentitas lain yg sejatinya bercorak radikal pula," demikian Din.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya