Berita

Jumpa pers di Kedubes Palestina/RMOL

Dunia

Palestina Anggap Konferensi Manama Sebagai Tipu Daya AS

KAMIS, 27 JUNI 2019 | 02:39 WIB | LAPORAN:

RMOL Konferensi "Peace for Prosperity" yang digelar oleh Amerika Serikat (AS) di Manama, Bahrain untuk membantu perekonomian Palestina dinilai sebatas tipu daya belaka.

Dutabesar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al Shun menilai bahwa konferensi yang digelar pada Selasa (25/6) menyisakan tanda tanya besar. Sebab, bantuan tersebut tidak diberikan langsung kepada Palestina.

"Pertanyaannya adalah kenapa bantuan ini diberikan oleh AS dan Israel dalam proyek konferensi Manama? Kenapa tidak langsung agar diurus palestina sendiri," tanyanya saat konferensi pers bersama dengan Direktorat Timur Tengah Kemlu RI, perwakilan partai politik, dan organisasi masyarakat, termasuk Jamaah Muslimin (Hizbullah) di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (26/6).


Dia menguraikan bahwa hasil rekomendasi dari konferensi yang menyatakan akan membawa kemakmuran bagi warga Palestina, justru dinilai hanya akan menyulitkan rakyat Palestina. Sebab, tidak ada niat baik dan terdapat banyak kepentingan pengusaha-pengusaha AS di dalamnya.

Selain itu, konferensi juga berjalan tanpa dihadiri Palestina sebagai penerima dan pelaksana rekomendasi.

“Palestina tidak sepakat dengan keputusan-keputusan politik pemerintahan Presiden Donald Trump yang lebih condong ke Israel, karena Israel merupakan mitra sebenarnya dari proyek-proyek perdamaian Trump,” ujarnya.

Dia kemudian merinci sejumlah keputusan Trump yang merugikan Palestina. Seperti, pemindahan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem, pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel, dan konferensi ekonomi di Bahrain.

"Bantuan dalam proyek Konferensi Manama yang diberikan kepada As dan Israel bukan kepada Palestina. Hal tersebut merupakan tipu daya, yang nantinya proyek-proyek tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan Israel sendiri," tegasnya.

Menurutnya, perdamaian Palestina dan Israel harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan internasional yang sudah disahkan oleh PBB.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya