Klaim Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebut kas negara masih cukup untuk menggaji Aparatus Sipil Negara (ASN) selama tiga bulan justru memperlihatkan kondisi keuangan negara yang memprihatinkan.
Alih-alih menepis kekosongan anggaran, pernyataan tersebut justru seakan membuka kondisi keuangan yang sesungguhnya terjadi.
Hal itu dikatakan oleh Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini dalam menanggapi Menkeu yang menepis tudingan kekosongan kas negara.
"Dana tiga bulan (gaji PNS) itu memang pas-pasan, menunjukkan (kas negara) kritis," kata Didik kepada
Kantor Berita RMOL, Selasa (25/6).
Dalam pengakuan Sri Muyani, kas negara masih berada di kisaran Rp 90-100 triliun. Hal itulah yang diakui masih mampu untuk menggaji pegawai negeri seluruh Indonesia. Namun demikian, Didik menilai jumlah tersebut tak serta merta bisa menyelesaikan APBN yang mengalami defisit.
Dijelaskan Didik, APBN Indonesia memiliki dua masalah besar yang harus diselesaikan. Pertama adalah soal pendapatan.
Saat ini,
tax ratio Indonesia menjadi yang paling lemah di ASEAN dengan persentase maksimal 10 persen. Jumlah tersebut dinilai tak bisa memenuhi hasrat pembangunan infrastruktur yang jor-joran dibangun.
"Makanya menyuruh BUMN nyari utang sehingga BUMN utangnya jeblok," jelasnya.
Hal lain yang menjadi masalah adalah pengeluaran atau
expenditure APBN yang rutin terjadi. Seperti halnya pengeluaran gaji pegawai negeri yang jumlahnya besar namun berbanding terbalik dengan kondisi yang tak produktif.
"Bahkan birokrasi yang sangat-sangat menganggu investasi. Kemudian dana untuk daerah jumlahnya besar. Dengan demikian sisa tabungan dan
cash flow tidak besar," tegasnya.
Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan ketiadaan uang negara yang dikelola Kemenkeu.
"Menkeu itu tidak punya kemewahan, tidak mempunyai cadangan yang banyak untuk membiayai pembangunan," tandasnya.
