Maraknya aksi pembakaran Rumah Tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang dilakukan para napi, disebabkan dari buruknya kordinasi. Akibatnya, dari pengawasan yang di dalamnya sudah kurang, membuat kericuhan kerap muncul.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardian menilai pembakaran rutan dan lapas yang selama ini terjadi akibat kurang pengawasan dan keamanan didalamnya. Akibatnya, selama ini di dalam tempat itu muncul napi yang merasa sebagai jagoan.
"Karena jagoannya itu, mereka bisa mengerahkan massa untuk membuat kericuhan sehingga muncul pembakaran," kata Trubus dalam keteranganya, Senin (24/6).
Atas masalah ini, Trubus menilai harus segara dilakukan pembenahan di jajaran lapas. Caranya, dengan mengganti direktur keamanan dan ketertiban (Dirtatib) hingga direktur jendral pemasyarakatan (Dirjen Pas) agar masalah ini bisa terselesaikan.
"Bila hulunya dibenahi, hilirnya pasti akan baik. Tak ada lagi kericuhan yang menyebabkan pembakaran rutan maupun lapas," ujarnya.
Trubus menambahkan, munculnya persoalan tersebut juga disebabkan akibat buruknya kordinasi dengan pihak kepolisan maupun TNI. Sehingga, kericuhan yang seharusnya bisa dengan mudah dicegah, namun akhirnya pecah akibat kurangnya koordinasi.
"Yang saya tangkap, selama ini dari pihak lapas maupun rutan, biasanya mencoba menyelesaikan sendiri. Kalau tak bisa baru mereka meminta bantuan," ungkapnya.
Agar kasus itu tak kembali terulang dan menyebar ke beberapa wilayah, ia menyarankan segera dilakukan pembenahan. Bukan hanya Kalapas maupun Karutan yang selalu dijadikan kambing hitam, namun pembenahan menyeluruh harus diambil.
"Pucuk tertinggi yang seharusnya mengambil sikap atas gagalnya masalah ini, seperti Dirjen Pas Sri Puguh Utami maupun Lilik Sujandi, Direktur Keamanan Lapas Rutan Se-Indonesia sebaiknya mengundurkan diri bila memang sudah tak mampu," terangnya.
Trubus menuturkan, munculnya masalah di dalam penjara ini juga disebabkan masih buruknya tata kelola yang ada di dalamnya. Dimana ia menilai hal itu masih ambural dan tak berjalan dengan baik.
“Coba perhatikan saat ini, banyak program yang tidak berjalan meski digembar-gemborkan. Sehingga hal itu hanya menjadi jargon belaka," ungkapnya.
Persoalan dalam pembinaan pegawai lapas, sambung Trubus, juga selama ini lebih bersifat seremonial sekadar rutinitas. Dan yang paling menonjol adalah jarang sekali dilakukan mutasi di tubuh pegawai.
"Memang mengacu dari peraturan yang ada, programnya setiap dua tahun sekali di mutasi, tapi nyatanya tidak. Mereka bisa bertahan di satu tempat dalam waktu lama," sambungnya.
Atas semua masalah yang selama ini ada, Trubus menyebut, hal itu seperti lingkaran setan dan sulit untuk membenahinya. Karena semua yang ada di dalamnya dari pucuk tertinggi hingga terendah, memanfaatkan posisi yang ada.
“Pembenahan harus segera dilakukan untuk menciptakan rutan dan lapas yang aman tanpa menimbulkan masalah," pungkasnya.
