Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Global

Bungkam Soal Penindasan Uighur, Indonesia Disentil Pakar Kajian Xinjiang Asal Jerman

SENIN, 24 JUNI 2019 | 22:03 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Indonesia menjadi sorotan setelah dinilai banyak bungkam terhadap penindasan etnis minoritas Uighur dan Muslim Turk lainnya di Provinsi Xinjiang oleh Pemerintah China.

Dalam laporan media berbasis di Hong Kong, South China Morning Post kemarin, (Minggu, 23/6), Indonesia dinilai lebih lebih lantang terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmar daripada masalah Uighur.

Tak hanya itu, sejumlah pihak di Indonesia disebut meyakini laporan soal penindasan terhadap Uighur di Xinjiang adalah propaganda Barat. Tujuannya adalah untuk merendahkan China yang saat ini terjebak dalam Perang Dagang melawan Amerika Serikat (AS).


Pemerintah, imbuh laporan itu, dinilai enggan bersikap vokal terhadap Uighur karena kekhawatiran akan menguatnya suara kelompok Islam yang dominan dalam perpolitikan di Indonesia.

Laporan SCMP itu melansir dari sebuah lembaga wadah pemikir (think tank), Lembaha Analisis Kebijakan Konflik yang berbasis di Jakarta.

Pemerintah Indonesia, sebut laporan itu, menganggap penindasan China terhadap warga Uighur adalah respons yang konstitusional dalam menghadapi separatisme. Pemerintah cenderung enggan untuk campur tangan karena juga menghadapi gangguan separatis yang sama di Papua.

Sikap Indonesia tersebut kemudian menjadi sorotan Pakar Kajian Xinjiang dan Tibet asal Jerman Adrian Zenz. Ia menyoal sikap bungkam Indonesia terhadap Uighur dan membandingkannya dengan sikap Indonesia terhadap krisis Rohingya.

"Mengapa Indonesia cenderung bungkam terhadap kamp-kamp konsentrasi Uighur di Xinjiang China, dan lantang terhadap krisis Rohingya?" ujar pengajar di European School of Culture and Theology, Jerman itu di laman Twitter pribadinya, Senin (24/6).

Sebelumnya, Indonesia menampakkan perhatiaannya terhadap krisis Rohingya di Rakhine State Myanmar. Bahkan, isu itu menjadi fokus utama Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN ke-34 di Bangkok Thailand akhir pekan kemarin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya