Wakil Ketua TKN, Arsul Sani/Net
Rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal putusan sengketa Pilpres 2019 dipertanyakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.
Sebab, baik Capres Joko Widodo maupun Capres Prabowo Subianto sudah sama-sama mengimbau pendukungnya tak menggelar aksi.
"Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK. Pertanyaannya kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta parpol pendukungnya sepakat menjaga kondusifitas, kok masih ada yang unjuk rasa?" kata Wakil Ketua TKN, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).
Di sisi lain, Jurubicara BPN, Andre Rosiade memastikan bahwa aksi ini tak difasilitasi oleh kubu Prabowo-Sandi. Aksi yang bakal digelar pada 28 Juni mendatang ini akan dilakukan oleh PA 212 dan sejumlah ormas.
Arsul pun berpandangan bahwa tujuan aksi tersebut belum jelas. Jika memang hendak bersilaturahmi atau agenda keagamaan, maka aksi tersebut tak perlu dilakukan di depan MK.
"Kan bisa di tempat-tempat lain, seperti masjid. Kalaupun di Istiqlal bahkan lebih baik lagi karena itu masjid yang bisa menampung banyak orang," jelasnya.
Bagi politisi PPP ini, aksi semacam itu tak akan memengaruhi keputusan Hakim MK dalam menutus sengketa Pilpres.
"Tidak akan memberikan tekanan apapun karena seperti yang sudah dijelaskan MK bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa diatur-atur, termasuk dalam soal persidangan," tandasnya.
