Berita

Refly Harun/Net

Politik

Hakim MK Jangan Terpengaruh Opini Publik, Apalagi Desakan

SENIN, 24 JUNI 2019 | 01:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sidang pemeriksaan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai. Kini saatnya, masyarakat menunggu hasil putusan dari sidang tersebut yang sedianya akan diumumkan pada 28 Juni.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menjelaskan bahwa segala klaim kecurangan sudah dipaparkan oleh kubu kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pihak pemohon melalui saksi yang dihadirkan ke sidang.

Sementara sanggahan juga sudah diberikan oleh saksi-saksi kubu KPU sebagai termohon dan kubu Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait.


“Sidang MK sudah berakhir. Tinggal Hakim MK membuat keputusan,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi, Minggu (23/6).

Untuk itu, dia meminta kepada para pendukung kedua kubu untuk bisa tenang menunggu hasil keputusan MK. Refly mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada majelis hakim MK.

“Kenapa kita masih ribut juga. Serahkan saja kepada hakim MK. Berdoa saja Hakim MK memutus dengan seadil-adilnya,” tegasnya.

Menurut Refly, masyarakat memang memiliki kebebasan untuk berdiskusi dan menganalisis perjalanan sidang. Termasuk, menebak hasil putusan MK.

Namun demikian, hakim tidak boleh terpengaruh dengan opini yang berkembang tersebut. Sebab, tanggung jawab hakim MK adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Yang jelas Hakim MK tidak boleh terpengaruh dengan opini publik, apalagi desakan,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya