Berita

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf/Net

Pertahanan

Jelang Putusan MK, Polisi Gelar Razia Untuk Halau Massa Dari Luar Jakarta

MINGGU, 23 JUNI 2019 | 21:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya akan melakukan razia kendaraan guna menghalau massa dari luar Jakarta menjelang keputusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (28/6) mendatang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf mengatakan, selain dari aparat Polantas, terdapat satuan Kepolisian lainnya yang juga akan turut melakukan razia kendaraan guna menghalau massa untuk masuk ke Jakarta.

Razia kendaraan akan dilakukan di setiap perbatasan Jakarta yakni, Bekasi, Tangerang dan Depok.


"Betul, itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan razia gabungan ya, bukan hanya (Polisi) Lantas saja, tetapi akan ada beberapa fungsi yang lain, termasuk instansi yang lain," ujar Kombes Pol Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/6).

Dalam razia yang akan dilakukan besok, (Senin, 24/6), polisi akan menanyakan maksud dan tujuan massa berkendaraan yang akan memasuki wilayah Jakarta. Jika tujuannya tidak jelas, pihak kepolisian akan menyuruh mereka untuk kembali.

"Kalau ada massa masuk dari luar kota (Jakarta) melaksanakan filterisasi, filter. Kalau memang tujuannya enggak jelas, suruh kembali. Iya jadi nanti dari mereka itu ke Jakarta tujuannya apa, kalau memang tujuannya enggak jelas, (massa) kita suruh kembali mereka," katanya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sidang PHPU Pilpres pada Jumat (28/6) mendatang. Sejumlah kelompok massa telah menyerukan untuk menggelar aksi guna mengawal putusan MK tersebut.

Aksi tersebut kabarnya akan dilaksanakan sejak Selasa (25/6) hingga Jum'at (28/6). Massa akan berkumpul di depan gedung MK maupun di bundaran patung kuda, Jakarta Pusat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya