MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy

Dugaan instruksi kecurangan kubu Jokowi-Maruf yang diungkap saksi Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi di sidang MK mendapat perhatian serius oleh para petinggi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi 02.

Pertanyaan besar mencuat dari Presiden PKS, Sohibul Iman terkait dengan materi kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi 01 jelang Pilpres 2019 lalu.

“Jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, lalu dibumbui terasi eh narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, juga digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi Jumat lalu.

Dalam kesaksian di depan Majelis Hakim MK, Hairul bahkan menyebut materi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi banyak dibumbui dengan diksi antibhineka dan khilafah yang selama ini kerap dituduhkan kepada kubu 02.

Merespon hal ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai hal ini menjadi dasar penting bagi MK dalam memutus perkara sengeta Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.

Menurut HNW, sapaan Hidayat, MK harus memegang teguh kebenaran dan mengoreksi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Maka agar demokrasi tak dijadikan justifikasi untuk 'democrazy', sudah seharusnya MK mengkoreksi kecurangan dan mendukung perjuangan untuk pengarusutamaan/kemenangan kebenaran," tegas Hidayat di akun Twitternya, Sabtu (22/6).