Presiden PKS: Jika Kecurangan Dianggap Sah, Demokrasi Apa Yang Sedang Dibangun?

Keterangan dari saksi kubu kuasa hukum Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi menyita perhatian publik. Pasalnya caleg PBB itu mengungkap adanya instruksi untuk melakukan kecurangan dalam pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin.

Hairul merupakan kader yang mengaku diutus PBB untuk menghadiri pelatikan saksi di TKN. Dalam pelatihan yang digelar di DKI Jakarta itu, Hairul mengaku mendapatkan materi pelatihan kecurangan bagian dari demokrasi.

Dia bahkan mengaku kaget dan tidak nyaman mengikuti pelatihan karena berbagai materi yang disajikan. Seperti pengerahan aparat untuk kemenangan, hingga instruksi untuk memunculkan tudingan radikal dan ekstrim kepada lawan politik.

“Diksi antibhineka, khilafah memang diselipkan banyak. Memang berbau isu di media sosial, saya rasa materi-materi itu," kata keponakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD itu saat persidangan.

Kesaksian Hairul membuat Presiden PKS, Sohibul Iman naik pitam. Berlandaskan kesaksian itu, dia kemudian mempertanyakan kualitas demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, yang juga menjadi calon petahana dalam pilpres.

“Jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, lalu dibumbui terasi eh narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, juga digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (21/6).

Dia mengingatkan bahwa kecerobohan-kecerobohan ucapan dan tindakan biasa lahir dari kesadaran kekuasaan yang tak tertandingi. Sehingga, sambungnya, merasa bahwa kecerobohan-kecerobohan separah apapun pasti bisa disembunyikan.

“Kalau tersingkap pun pasti bisa dibereskan dg kekuasaan, termasuk mengangkangi hukum,” pungkasnya.