Libatkan BNPT, Ketua Pansel: Kami Berjaga-Jaga Agar Radikalisme Tak Masuk Ke KPK

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan dinilai terkait kemungkinan pemaparan paham radikalisme. Hal itu disampaikan Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih berkenaan dengan perkembangan paham radikalisme di Indonesia yang semakin meluas.

Persyaratan radikalisme diakui Yenti sebagai masukan dari seluruh anggota pansel. Hal itu dinilai penting agar komisioner KPK terpilih memiliki kecintaan terhadap NKRI dan mengimani ideologi Pancasila.

"Ini masalah lama yang memang ada di Indonesia dan kita harus menjaga keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai ada yang menganggu keutuhan itu," kata Yenti dilansir RMOLJabar, Rabu (19/6).

Alasan lain yang membuat pansel concern terhadap persoalan radikalisme adalah pernyataan Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang menyebut ada indikasi ideologi radikalisme di dalam tubuh lembaga antirasuah.

Meskipun, menurut Yenti, Pansel KPK sudah bertemu dengan komisioner KPK dan mereka memastikan apa yang selama ini ramai di media massa tidak seluruhnya benar.

"Kami berjaga-jaga dan berusaha agar tidak ada orang yang terpapar paham itu (radikalisme) jadi komisioner KPK. Dari 260 juta orang di Indonesia masa tidak ada lima orang yang baik. Kan kita hanya butuh lima saja," tuturnya.

Yenti menambahkan, radikalisme yang ada saat ini bisa saja berkaitan dengan kelompok tertentu. Paham tersebut jika masuk ke tubuh KPK akan merusak sistem dikarenakan berafiliasi dengan kelompok radikal.

"Ini untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok apapun dan politik. Bisa jadi pelaku atau calon misalnya, bagian dari terafiliasi terorisme, radikalisme, sindikat," pungkasnya.

Dalam proses penyaringan calon pimpinan KPK, Pansel diketahui melibatkan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Narkotika (BNN). Selain dua lembaga tersebut, Polri, Kejaksaan, KPK, dan BIN juga turut dilibatkan.