Soal Reklamasi, Anies Soroti Pergub Yang Diteken Ahok

Penerbitan IMB 942 bangunan di pulau reklamasi diketahui menggunakan landasan Peraturan Gubernur Nomor 206/2016. Melalui keterangan tertulisnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mengaku mempertanyakan Pergub buatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dilansir RMOLJakarta, Rabu (19/6).

Menurut Anies, Pergub 206 tersebut diteken Ahok pada 25 Oktober 2016 atau beberapa hari sebelum cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan laporan bawahannya, Anies berujar bahwa alasan penerbitan Pergub ini alih-alih untuk mengupayakan Perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan Perda terpaksa berhenti lantaran Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta saat itu, Mohamad Sanusi tertangkap tangan menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar Pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," ujar Anies.

Anies berujar, Pergub 206 itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi. Ia juga meminta masyarakat menghargai Pergub bikinan Ahok tersebut.

"Suka atau tidak terhadap isi Pergub ini, faktanya Pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat," tutup Anies.