Berita

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri/Net

Di Swiss, Menaker Promosi Tiga Pilar Pembangunan SDM Indonesia

RABU, 19 JUNI 2019 | 11:30 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Perubahan jenis dan bentuk pekerjaan di masa depan tengah menjadi tantangan Indonesia dan negara-negara dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam pidatonya mengemukakan tiga pilar agenda yang berpusat pada manusia (human-centred agenda) guna pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama, meningkatkan investasi SDM. Menaker yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan. Apalagi, saat iniskill/keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel. Semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.

"Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Selain itu, ini harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam pidatonya di Forum Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference (ILC) Ke-108, Jenewa, Swiss, Selasa (18/6)

Menaker menjelaskan, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk wujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah. Ia pun mencontohkan dengan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.

"Kami sedang mendirikan 1000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," jelas Menaker.

Kedua, penguatan institusi/lembaga kerja sama. Menaker menilai untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan maka institusi/lembaga dialog sosial harus diperkuat.

Menaker pun menjelaskan, Indonesia terus memperkuat institusi/lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.

Meski begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.

"Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ujar Menaker.

Ketiga, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan.

Menaker menyatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan dana desa.

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.

Sebagai penutup, Menaker juga mendesak International Labour Organization (ILO) memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antar negara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.

"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," kata hanif.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Jokowi, KKP dan BPN Paling Bertanggung Jawab soal Pagar Laut

Senin, 27 Januari 2025 | 13:26

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

UPDATE

Prabowo Pasti Setuju Tunda Larangan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 04 Februari 2025 | 07:27

Cuaca Sebagian Jakarta Hujan Ringan

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:46

Polri Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Seminar

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:23

Bahlil Lahadalia Sengsarakan Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:12

Sakit Kanker, Agustiani Minta Status Cekal Dicabut

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:07

Coretan “Adili Jokowi” Marak, Pengamat: Ekspresi Kecewa

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:38

Perketat Pengawasan Standarisasi Keselamatan Gedung di Jakarta

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:28

Papua Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:22

Hati-hati! 694 Gedung Tak Punya Proteksi Kebakaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:25

Megawati Harap BMKG Belajar dari Kebakaran di Los Angeles

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:19

Selengkapnya