Aktivis Demokrasi Joshua Wong bebas dari penjara Hong Kong pada Senin (17/6). Setelah menghirup udara bebas, ia segera bergabung dengan massa yang berdemonstrasi menuntut Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengundurkan diri.
Pembebasan Wong terjadi saat krisis politik di daerah otonomi khusus China itu memasuki pekan kedua. Meski RUU Ekstradisi yang memicu protes telah ditunda, namun massa belum mau untuk menghentikan aksinya.
Sebelumnya, Lam mengumumkan penangguhan pengesahan RUU Ekstradisi ke China hingga waktu yang belum ditentukan. Lam berjanji, ia akan mendengar aspirasi seluruh lapisan masyarakat terkait RUU tersebut.
"Saya akan bergabung untuk berjuang melawan RUU setan ini," kata Wong (22), seperti dilansir dari
Channel News Asia, Selasa (18/6).
"Saya yakin ini adalah waktu yang tepat baginya, si pembohong Carrie Lam, untuk berhenti," tegas salah satu pemimpin protes 'Umbrella' pro-demokrasi tahun 2014, yang memblokir jalan-jalan utama Hong Kong selama 79 hari.
Sejak bergabung kembali dengan Beijing tahun 1984, Hong Kong menjadi Daerah Otonomi Khusus China yang menganut satu negara dua sistem. Sistem ini merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh China demi tercapainya persatuan dan reunifikasi di bawah naungan Republik Rakyat China.
Satu negara dalam sistem ini adalah Republik Rakyat China, yang terpusat di Beijing. Sementara dua sistem yang dimaksud adalah sistem sosialisme kekuasaan yang terpusat di RRC dan kapitalisme serta dmeokrasi dalam tingkat berbeda di Hong Kong.
Rencana pengesahan RUU Ekstradisi memicu kemarahan publik Hong Kong yang tengah mendambakan sistem demokrasi secara independen dalam negara mereka. Pada Senin (17/6) kemarin, dilaporkan ada sekitar 2 juta orang turun ke jalan untuk mendesak Lam mengundurkan diri.
Carrie Lam dikenal sebagai sosok Kepala Eksekutif Hong Kong yang sangat pro terhadap Beijing.
Koordinator protes menyampaikan sejumlah aspirasinya dalam aksi besar kemarin. Beberapa di antaranya adalah mendesak Lam membatalkan RUU Ekstradisi, membebaskan tahanan mahasiswa, dan mendesak Lam mengundurkan diri.
Tuntutan massa seakan diamini oleh Pimpinan Oposisi Hong Kong. Mereka meyakini, pemerintahan Lam tidak akan pernah efektif sejak saat ini.
"Lam juga mendapatkan banyak sekali kesulitan untuk melanjutkan pemerintahan ini," ujar Legislator asal Partai Demokrat Hong Kong, James To.
Sementara, surat kabar
China Daily menyebutkan, para pejabat di Beijing akan terus memberikan dukungan kepada Lam. Hal itu dilakukan karena Beijing menduga, aksi besar-besaran terjadi atas campur tangan asing.
