Berita

Hencky Luntungan/Net

Politik

Hencky Luntungan: Usul KLB Dinamika Internal, SBY Harus Evaluasi Hasil Pemilu Dan Gusur Penumpang Gelap

SENIN, 17 JUNI 2019 | 08:25 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Salah seorang pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, tak bisa menahan geram mendengar desakan agar dua senior partai itu, Max Sopacua dan Prof. Mubarok, dipecat.

Desakan pemecatan Max Sopacua dan Prof. Mubarok beredar tak lama setelah keduanya menyampaikan keprihatinan atas situasi terakhir yang dialami partai.

Menurut Hencky dalam pesannya yang beredar luas di jejaring media, usul Kongres Luar Biasa (KLB) yang disampaikan Max Sopacua dan Prof. Mubarok adalah bagian dari dinamika internal.


Itupun, ada istilah “jika” dalam usul itu. Artinya, jika situasi memang memerlukan KLB.

“Terlalu dini untuk mengusulkan pemecatan terhadap kedua tokoh ini bersama rekan-rekannya. Yang mengusulkan juga orang-orang yang baru dikenal sementara mencari panggung di PD, alias penumpang gelap,” ujar Hencky.

Dia menambahkan, Max Sopacua dan Prof. Mubarok adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Partai Demokrat karena mereka juga merupakan pendiri, atau dengan kata lain “pemilik rumah”.

“Perlu disadari bahwa yang mengusulkan pemecatan atau pengunduran diri justru mereka itulah yang merusak marwah PD,” sambung dia.

Hencky mengatakan, mendirikan sebuah partai yang sekali start menang dan mengantarkan SBY berkuasa sebagai presiden selama dua periode bukanlah hal yang mudah.

“Kapan Ferdinand, Jansen, Hinca, Andi, Imelda, dan lain-lain masuk PD. Mohon maaf, Pak SBY saja masuk PD tahun 2003, setelah PD exist,” masih kata dia sambil meminta agar penumpang gelap dan kutu loncat meninggalkan Partai Demokrat.

Hal lain yang disampaikan Hencky adalah permintaan agar SBY sebagai ketua umum segera membersihkan partai dari penumpang gelap, lalu menggelar silaturahmi nasional (silatnas) dengan pendiri sekaligus mengevaluasi personel partai secara selektif.

Juga perlu untuk mengevaluasi suara Partai Demokrat yang anjlok, dan membahas percepatan Kongres agar konsolidasi berbagai organisasi sayap di bawah Partai Demokrat dapat segera dilakukan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya