Berita

Nusantara

Ini Jawaban Dandhy Dwi Laksono Soal Film “Rayuan Pulau Palsu 2”

MINGGU, 16 JUNI 2019 | 21:24 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sutradara film dokumenter Dandhy Dwi Laksono terseret dalam kasus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  yang dikeluarkan Pemerintah DKI Jakarta untuk bangunan di atas “pulau-pulau palsu” di utara Jakarta.

Pasalnya, Dandhy menolak permintaan sebagian warganet untuk membuat film lanjutan dari film "Rayuan Pulau Palsu" yang diproduksi tahun 2016.

Bagi kalangan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, film ini kelihatannya punya andil merusak nama baik Ahok sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.


Dalam salah satu twitnya baru-baru ini, Dandhy yang juga dikenal lewat film “Sexy Killer” (2019) meminta pihak-pihak yang “merengek” itu agar membuat film sendiri.

“Untuk pendukung Jokowi yang merengek agar ada "Rayuan Pulau Palsu 2", silakan bikin sendiri,” ujarnya.

“Uang, filmmaker, content creator, influencer, bahkan layar bioskop kalian punya akses semua,” sambung Dandhy.

Dia juga mengatakan, mungkin inilah saatnya untuk membuktikan tuduhan yang selama ini kerap diarahkan kepada dirinya bahwa film-filmnya selalu dibiayai pihak lain.

“Sekaligus buktikan, seperti tuduhan kalian bahwa memang uang yang menggerakkan sebuah film,” demikian Dandhy.

Hari Jumat kemarin (14/6), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa IMB yang diberikan kepada bangunan di atas “pulau-pulau palsu” itu sudah sesuai dengan janji yang pernah ia sampaikan.

Pertama, menghentikan reklamasi. Kedua, memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk kepentingan publik.

“Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 pulau, seluas Kabupaten Sukabumi di Teluk Jakarta,” ujar Anies.

Di mata pendukung Ahok yang sering dianggap sebagai pendukung Jokowi juga, apa yang dilakukan Anies dengan menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau-pulau hasil reklamasi itu sejalan dengan kebijakan Ahok.

Dari pantauan redaksi di jejaring media sosial tampaknya pendukung Ahok tidak puas apabila tidak ada kritik terhadap Anies Baswedan seperti kritik yang pernah diberikan kepada Ahok. Terutama kritik lewat film seperti yang diproduksi Dandhy Dwi Laksono.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya