Berita

Nusantara

Ini Jawaban Dandhy Dwi Laksono Soal Film “Rayuan Pulau Palsu 2”

MINGGU, 16 JUNI 2019 | 21:24 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sutradara film dokumenter Dandhy Dwi Laksono terseret dalam kasus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  yang dikeluarkan Pemerintah DKI Jakarta untuk bangunan di atas “pulau-pulau palsu” di utara Jakarta.

Pasalnya, Dandhy menolak permintaan sebagian warganet untuk membuat film lanjutan dari film "Rayuan Pulau Palsu" yang diproduksi tahun 2016.

Bagi kalangan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, film ini kelihatannya punya andil merusak nama baik Ahok sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.


Dalam salah satu twitnya baru-baru ini, Dandhy yang juga dikenal lewat film “Sexy Killer” (2019) meminta pihak-pihak yang “merengek” itu agar membuat film sendiri.

“Untuk pendukung Jokowi yang merengek agar ada "Rayuan Pulau Palsu 2", silakan bikin sendiri,” ujarnya.

“Uang, filmmaker, content creator, influencer, bahkan layar bioskop kalian punya akses semua,” sambung Dandhy.

Dia juga mengatakan, mungkin inilah saatnya untuk membuktikan tuduhan yang selama ini kerap diarahkan kepada dirinya bahwa film-filmnya selalu dibiayai pihak lain.

“Sekaligus buktikan, seperti tuduhan kalian bahwa memang uang yang menggerakkan sebuah film,” demikian Dandhy.

Hari Jumat kemarin (14/6), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa IMB yang diberikan kepada bangunan di atas “pulau-pulau palsu” itu sudah sesuai dengan janji yang pernah ia sampaikan.

Pertama, menghentikan reklamasi. Kedua, memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk kepentingan publik.

“Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 pulau, seluas Kabupaten Sukabumi di Teluk Jakarta,” ujar Anies.

Di mata pendukung Ahok yang sering dianggap sebagai pendukung Jokowi juga, apa yang dilakukan Anies dengan menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau-pulau hasil reklamasi itu sejalan dengan kebijakan Ahok.

Dari pantauan redaksi di jejaring media sosial tampaknya pendukung Ahok tidak puas apabila tidak ada kritik terhadap Anies Baswedan seperti kritik yang pernah diberikan kepada Ahok. Terutama kritik lewat film seperti yang diproduksi Dandhy Dwi Laksono.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya