Berita

Dubes Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, Jenewa, Swiss (Kamis, 13/6)/Dok

Di HUT ILO Ke 100, Indonesia Konsisten Suarakan Solidaritas Pekerja Palestina

MINGGU, 16 JUNI 2019 | 14:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemerintah Indonesia terus menuarakan solidaritas terhadap para pekerja Palestina, dan kesiapan dukungan dalam program pengembangan kapasitas.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, Jenewa, Swiss (Kamis, 13/6).

Dubes Hasan mengatakan Indonesia sangat prihatin ketika di ulang tahunnya yang ke 100 ini, ILO sedang membahas masa depan kerja layak. Namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan dalam peroleh pekerjaan.


Aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak hanya membuat rakyat Palestina mengalami kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial. ''

Akibat tindakan Israel tersebut, Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga mencapai 43,5 persen dan termasuk 10 terendah dari 189 negara di dunia.

“Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel tersebut dimana telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah,” kata Hasan.

Indonesia juga sangat prihatin atas laporan bahwa para pekerja Palestina di Israel mengalami eksplotasi, pelecehan dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah minimum.

“Untuk itu, Indonesia mendesak agar Israel menghormati dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak ketenagakerjaan pekerja Palestina. Rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza, tentunya terpaksa harus mencari kerja di Israel karena tidak ada pilihan lain mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi,” ujar Hasan.

Selain itu, Indonesia mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi semua, dan semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pengusaha, perlu untuk memperkuat koordinasi dan dialog guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.

Dubes Hasan juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan kapasitas.

Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari semakin memburuk akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina.

“Karena itu, Indonesia kembali menghimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi, dan mengakhiri pendudukan ilegal nya atas wilayah Palestina” kata Hasan.

Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dengan ibukota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution.

Suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja. Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri bahwa sebelumnya pada forum ILO ke-107, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.

“Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina,” kata Putri.

Pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina serta para Duta Besar dan delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya