Berita

Dubes Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, Jenewa, Swiss (Kamis, 13/6)/Dok

Di HUT ILO Ke 100, Indonesia Konsisten Suarakan Solidaritas Pekerja Palestina

MINGGU, 16 JUNI 2019 | 14:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemerintah Indonesia terus menuarakan solidaritas terhadap para pekerja Palestina, dan kesiapan dukungan dalam program pengembangan kapasitas.

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib dalam acara International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine, Jenewa, Swiss (Kamis, 13/6).

Dubes Hasan mengatakan Indonesia sangat prihatin ketika di ulang tahunnya yang ke 100 ini, ILO sedang membahas masa depan kerja layak. Namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan dalam peroleh pekerjaan.


Aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak hanya membuat rakyat Palestina mengalami kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial. ''

Akibat tindakan Israel tersebut, Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga mencapai 43,5 persen dan termasuk 10 terendah dari 189 negara di dunia.

“Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel tersebut dimana telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah,” kata Hasan.

Indonesia juga sangat prihatin atas laporan bahwa para pekerja Palestina di Israel mengalami eksplotasi, pelecehan dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah minimum.

“Untuk itu, Indonesia mendesak agar Israel menghormati dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak ketenagakerjaan pekerja Palestina. Rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza, tentunya terpaksa harus mencari kerja di Israel karena tidak ada pilihan lain mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi,” ujar Hasan.

Selain itu, Indonesia mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi semua, dan semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pengusaha, perlu untuk memperkuat koordinasi dan dialog guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.

Dubes Hasan juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan kapasitas.

Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari semakin memburuk akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina.

“Karena itu, Indonesia kembali menghimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi, dan mengakhiri pendudukan ilegal nya atas wilayah Palestina” kata Hasan.

Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dengan ibukota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution.

Suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja. Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri bahwa sebelumnya pada forum ILO ke-107, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.

“Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina,” kata Putri.

Pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina serta para Duta Besar dan delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya