Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103,87 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 137,48 triliun.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin oleh Fary Djemi Francis, Rabu (12/6).
Dalam Raker tersebut, program infrastruktur PUPR tahun 2020 akan melanjutkan dan menyelesaikan proyek strategis nasional, menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019, meningkatkan Program Kerakyatan seperti PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI dan Rumah Swadaya.
Kemudian, pembangunan jembatan Gantung dan lainnya, melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM (manajerial & staf pelaksana) serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
"Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015-2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat 9 sasaran pokok tercapai, 8 sasaran pokok perlu kerja keras, dan 4 sasaran pokok sulit tercapai,†ujar menteri Basuki.
Adapun sembilan sasaran pokok yang tercapai yaitu pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.
Sementara delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak, irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh.
Sedangkan empat sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.
Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, dari pagu indikatif sebesar Rp 103,87 triliun, diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 38,8 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,8 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 15,6 triliun, perumahan Rp 8 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pengembangan inovasi teknologi dan layanan manajemen.
Untuk infrastruktur SDA, salah satu Proyek Strategis Nasional yang akan dilanjutkan pada tahun 2020 yakni pembangunan bendungan.
Pada kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 29 bendungan selesai, sementara untuk keseluruhan ditargetkan akan selesai tahun 2023.
"Tidak hanya bendungan, Kementerian PUPR juga membangun jaringan irigasinya termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan kita bangun,†jelas Menteri Basuki.
Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA seperti Citarum Harum dan Rawa Pening, pembangunan pengendali daya rusak air, air tanah dan air baku dan pengendalian lumpur sidoarjo.
“Kementerian PUPR akan membangun sabo dam untuk meminimalisir risiko banjir di Sentani sekaligus mendukung penyelenggaraan PON 2020 di Papua,†ujar Menteri Basuki.
Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 601 Km diantaranya di perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua, jalan trans Papua, dan lintas selatan-selatan Jawa.
Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 5.344 Km akan dikerjakan pada tahun 2020 antara lain ruas jalan Bts. Serawak-Aruk-Sp. Tanjung-Galing & Temajuk-Merbau (Kalbar), Celikah-Kayu Agung (Sumsel), Taniwel-Saleman (Maluku), dan Tawaeli-Nupabomba-Kebon Kopi (Sulteng) yang beberapa waktu lalu mengalami longsor.
Selain itu akan dilakukan peningkatan terhadap jalan yang lebarnya masih dibawah standar dan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan nasional sepanjang 42.078 Km. Kementerian PUPR juga menganggarkan pembangunan jalan tol yang menjadi porsi Pemerintah pada ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), dan pengadaan tanah jalan tol.
“Kementerian PUPR juga secara bertahap mulai tahun 2018 membangun jalan akses ke beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jembatan Gantung juga menjadi prioritas dan akan ditingkatkan kualitas perencanaan dan pengadaannya,†ujar Menteri Basuki.
Pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan yang diprogramkan pada tahun 2020 antara lain Jembatan Pulau Balang (Kaltim), Jembatan Paralel Perbatasan Tiong Ohang – Long Pahangai (Kaltim).
Penggantian jembatan antara lain Jembatan Sei Alalak (Kalsel), Jembatan Tanah Ponggol (Sumut), Jembatan Seredala – Dekai (Papua) dan preservasi rutin jembatan dengan total panjang 242.569 Km.
Infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2020 yakni air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung dan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar.
“Untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan seperti SD, Madarasah, Universitas masih menunggu Perpres-nya. Kementerian PUPR juga membangun venue untuk mendukung PON 2020 di Papua,†jelas Menteri Basuki.
Terkait program perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2020 pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 5.224 unit, rumah swadaya berupa pembangunan baru 20.000 unit dan peningkatan kualitas 156.000 unit, rumah khusus 2.000 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU).
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khlawi Andul Hamid, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad.
