Presiden Joko Widodo yang juga berstatus Calon Presiden 2019-2024 menegaskan bahwa dirinya tak pernah menggunakan istilah jatah-jatahan kursi menteri di kabinet kepada partai politik pendukungnya.
Hal itu ditegaskannya saat melakukan wawancara khusus dengan Lembaga Kantor Berita Naional Antara di Istana Merdeka, Rabu (12/6).
“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,†tutur Jokowi.
Presiden yang sudah menjabat hampir lima tahun ini menegaskan, seluruh partai politik pendukung, baik yang mendukungnya di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 sudah memahami bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Akan tetapi, ia tak menampik jika perolehan suara parpol di Pemilu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan porsi kursi menteri dari parpol.
“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden. Ya logis, persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak gitu," tegasnya.
Baginya, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan dan tak bisa disebut sebagai penjatahan. Hal itu terbukti dengan kondisi selama ini yang bisa mempertahankan kekompakkan koalisi pendukungnya.
“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,†imbuhnya.
Di sisi lain, merespon dinamika perpolitikan pasca Pilpres, Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin di Pilpres 2019 akan terbuka jika ada partai politik di luar koalisi yang bergabung.
“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi ya kita yang paling penting komunikasi,†tandasnya.
