Berita

Foto: CNN

Dunia

Kubu Oposisi: 1 Juta Warga Hong Kong Turun Ke Jalan

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 23:10 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Diperkirakan lebih dari 1 juta warga Hong Kong turun ke jalan sepanjang hari Minggu ini (9/6). Demonstrasi terbesar di Hong Kong sejak bergabung dengan China pada tahun 1997 ini ditujukan untuk melawan UU Ekstradisi yang diberlakukan pemerintahan Partai Komunis China (PKC).

Dengan UU Ekstradisi itu pemerintahan Komunis dapat dengan mudah memindahkan proses peradilan warga Hong Kong ke mainland.

Kelompok oposisi Civil Rights Rights Front yang mengorganisir aksi mengatakan, setidaknya lebih dari 1 juta orang turun ke jalan menentang UU Ekstradisi itu.


UU Ekstradisi itu menuai protes dari berbagai kalangan di Hong Kong, baik mahasiswa, politisi maupun kalangan bisnis.

Pemerintah Hong Kong yang pro Beijing mengatakan, UU ini dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan pilihan pada kasus per kasus untuk mengirimkan terdakwa ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki perjanjian ekstradisi, seperti Taiwan, Makau dan China daratan.

Lewat tengah hari tadi demonstran berkumpul di Taman Victoria di pusat kota Hong Kong. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk meminta Kepala Eksekutif Hong Kong  Carrie Lam untuk mengundurkan diri.

Menurut Kepolisian Hong Kong, sejauh ini sebanyak tujuh orang ditahan karena dianggap melakukan kerusuhan.

Sekitar pukul 19.30 waktu setempat, masih menurut polisi, sejumlah orang yang mengenakan penutup wajah berusaha untuk menguasai jalanan utama di Hong KOng.

Polisi terpaksa menggunakan semprotan lada untuk menghalau massa.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya