Delegasi RI akan memperjuangkan dan mengukuhkan kembali finalisasi hak-hak Indonesia dalam menyelenggarakan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok.
Hal itu dikatakan perwakilan Badan Keamanan Laut, Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim saat menghadiri sidang Maritime Safety Committte (MSC) 101st session, di Kantor International Maritime Organization (IMO), London, Inggris yang diselenggarakan 5-15 Juni 2019.
Ia berharap, dengan pengukuhan tersebut bangsa Indonesia dapat memiliki posisi bargaining yang lebih kuat di dunia Internasional dalam memperjuangkan wilayah kedaulatan maritim.
"Serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemajuan dan kejayaan maritim," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (7/6).
Kasubbag Humas Bakamla, Letkol Bakamla Mardiono menjelaskan, Bakamla dalam acara ini tergabung bersama anggota delegasi RI lainnya, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan Pushidros TNI AL untuk memperkuat posisi RI pada sidang-sidang MSC 101st IMO beberapa hari kedepan.
"Hal ini merupakan bentuk komitmen Bakamla yang mengemban fungsi sebagai Indonesian Coast Guard untuk selalu berperan aktif dalam diplomasi maritim," tutur Mardiono.
Sidang dibuka pada Rabu (5/6) dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IMO, H.E. Kitack Lim. Adapun agenda yang akan dibahas yakni credentials, decisions of other IMO bodies, regulatory scoping exercise for the use of maritime autonomous surface ships (MASS), goal-based new ship construction standards, pollution prevention and response (fuel oil matters only), dan development of further measures to enhance the safety of ships relating to the use of fuel oil.
Sidang MSC 101st IMO kali ini dihadiri oleh hampir 160 negara dari 172 negara anggota IMO. Pada hari pertama, sidang dibagi dalam tiga working group.
"Beberapa masukan penting diberikan delegasi Indonesia dalam pembuatan dokumen MASS, yaitu pentingnya mempertimbangkan aspek komunikasi, perijinan kepada port authority, ciber security, seafarear qualification, liability aspect of the ship dan situation under distress," imbuh Mardiono.
Sebagai Indonesian Coast Guard, Bakamla menyuarakan tentang measures to enhance maritime security, piracy and armed robbery against ships, unsafe mixed migration by sea dan formal safety assessment.
Di bidang maritime security, jelasnya, Bakamla menjadi leading sector dalam Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) melalui pelatihan yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu dengan menghadirkan 17 Negara anggota HACGAM.
"Hal ini telah menjadi upaya Bakamla sebagai leading sector salah satu pilar dalam forum HACGAM, yaitu capacity building, dimana terhitung sejak tahun 2017 Bakamla berkomitmen memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota-anggota HACGAM," tandasnya.
