Perjalanan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah jauh dari cita-cita Proklamasi, termasuk cita-cita Presiden RI Pertama, Soekarno.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ajaran Bung Karno Universitas Bung Karno (UBK), Ristiyanto menjelaskan, Indonesia saat ini mengarah kepada paham liberal kapitalistik dalam bidang politik dan ekonomi.
"Ini perjalanan presiden-presiden selama ini, termasuk Presiden Jokowi. Ini sangat liberal kapitalistik, dan semakin ke sini liberal kapitalistiknya semakin nampak di bidang politik dan ekonomi," ujarnya kepada
Kantor Berita RMOL, Kamis (6/6).
Kondisi seperti itu, lanjut Ristiyanto, sangat jauh dari harapan dan cita-cita Proklamasi Indonesia. Pasalnya, cita-cita luhur yang tertuang dalam UUD 1945 telah diganti dengan UUD yang bersifat liberal melalui proses amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 1999-2002.
"Ini makin menjauhkan (cita-cita) proklamasi kita, dan cita-cita para Pendiri Bangsa termasuk Bung Karno," tegasnya.
Amandemen UUD 1945, sambungnya, juga menghadirkan kontradiksi antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai berbangsa dan bernegara, dengan realita kehidupan masyarakat saat ini.
Oleh karena itu, Ristiyanto berpandangan para elite politik termasuk Presiden punya beban yang utama yaitu mengembalikan konstitusi negara kepada konstitusi yang belum diamandemen. Karena pada konstitusi asli itulah, cita-cita bangsa Indonesia yang sebenarnya berada.
"Sehingga arah perjuangan dan pembangunan rakyat Indonesia kembali sesuai dengan cita-cita Proklamasi atau cita-cita
founding fathers," pungkasnya.
