Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net
Rumah Jokowi (RJ) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk rekonsiliasi. Hal ini harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara.
Demikian ditegaskan Sekjen RJ Omar Aram di Jakarta, Jumat (31/5).
Menurut Omar, pasca Pemilu 2019 masyarakat hingga kini masih terpolarisasi menjadi dua. Kondisi seperti ini harus segera disudahi.
"Sampai kapan kita seperti ini, harus segera disudahi dan membangun bangsa bersama-sama lagi," kata Omar Aram.
Menyinggung sengketa hasil Pemilu 2019, lanjut Omar, kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menyerahkan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta masyarakat untuk bersabar menanti keputusan MK.
"Enggak usah demo deh. Sudah disediakan salurannya. Tunggu putusan MK," ujarnya.
Ia menegaskan, peristiwa kerusuhan 21-22 Mei kemarin yang memakan korban agar tidak terulang lagi. Dia khawatir situasi yang tidak kondusif akan dimanfaatkan sekelompok orang untuk membuat Indonesia tidak nyaman.
Sementara itu, Ketua RJ Yongki Jonacta Yani mendukung pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
"Kata Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) bisa terjadi setelah Lebaran. Insya Allah terwujud," ucap Yongki.
Dia berkeyakinan, pertemuan Jokowi-Prabowo akan meredakan suhu politik pasca Pemilu 2019 yang masih panas.
"Kenegarawanan elit politik harus dibuktikan dengan melakukan pertemuan, lalu ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi," imbuhnya.
"Jika menolak rekonsiliasi, rakyat akan mencatat dengan tinta hitam dalam sejarah sikap elit politik tersebut," tambahnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto bisa terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri.
"Melihat situasi sekarang, bisa jadi setelah Lebaran," tuturnya.
Katanya, terbaru ini ada komunikasi melalui jalur lain. "Second track sudah dilakukan untuk melakukan pendalaman, semoga berjalan mulus," imbuh Moeldoko.
Dia katakan, komunikasi politik merupakan prioritas utama dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa.
Dia juga mengatakan siapa pun yang menjadi presiden nantinya milik seluruh rakyat Indonesia.
