Kericuhan yang terjadi pada 21 dan 22 Mei dinilai telah mengotori demokrasi di Indonesia.
Koordinator Tim Advokasi Korban Tragedi Pemilu 21-22 Mei 2019, Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Slamet Hasan menilai bentrokan yang terjadi antara polisi dan para perusuh yang mengakibatkan delapan orang tewas dan ratusan mengalami luka-luka patut disayangkan.
Demonstrasi, kata dia, seharusnya dipahami secara jernih oleh negara sebagai konsekuensi dari proses demokrasi.
“Namun sayang, peristiwa demokrasi tersebut dikotori dengan kericuhan yang menyebabkan delapan orang meninggal dunia, ratusan orang mengalami luka-luka baik ringan dan berat, serta ratusan orang lainnya ditangkap dan ditahan pihak kepolisian," ucapnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/5).
Slamet menilai, pihak kepolisian telah gagal menahan massa tanpa ada kekerasan, sehingga menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.
"Satu sisi kepolisian perlu diapresiasi karena mampu mengatasi dan melokalisasi ancaman kerusuhan yang berpotensi meluas. Namun kepolisian gagal menahan menggunakan kekerasan terhadap peserta aksi massa," jelasnya.
Dia berharap pihak kepolisian segera memberikan informasi yang terang benderang kepada masyarakat mengenai korban dalam aksi. Termasuk menguraikan nama-nama demonstran yang ditangkap pihak kepolisian.
Dengan begitu, lanjutnya, pihak keluarga yang sedang mencari anggota keluarga yang hilang tidak kebingungan.
“Seharusnya kepolisian sesegera mungkin memberikan informasi yang pasti tentang siapa korban yang meninggal dan apa sebab meninggalnya, siapa yang mengalami luka-luka, di mana dirawat dan segera memberitahukan keluarganya, siapa yang ditangkap,†tutupnya.
