Tudingan makar kepada sejumlah Purnawirawan TNI berpotensi meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan tudingan serius.
Inisiator Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) Wenry Anshory Putra mengatakan, tudingan tersebut juga patut dipertanyakan, Pasalnya, para Purnawirawan itu telah mempertaruhkan nyawa mereka saat masih menjadi prajurit aktif.
"Mereka berperang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi mempertaruhkan nyawanya demi membela kehormatan bangsa dan negara. Jadi sangat tidak masuk akal tudingan makar diarahkan ke Purnawirawan tersebut," ujar Wenry dalam siaran pers yang diterima, Kamis (30/5).
Wenry menambahkan, pernyataannya itu juga dikuatkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyebut para purnawirawan yang dituding makar adalah para seniornya yang telah puluhan tahun mengabdi untuk Tanah Air.
Untuk itu, Wenry mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali melihat sejarah panjang TNI. Sama-sama diketahui, TNI selama Indonesia berdiri telah berganti nama sebanyak sembilan kali dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti saat ini.
"Menengok dari sejarah tersebut, maka dapat dikatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah anak kandung rakyat. Karena TNI anak kandung rakyat, maka sudah pasti TNI dirawat hingga besar," sebutnya.
"Lalu, Purnawirawan tersebut pastilah bukan orang-orang sembarangan yang bisa dituding melakukan makar untuk meruntuhkan NKRI," lanjutnya.
Wenry meyakini, para Purnawirawan yang dituding melakukan makar akan tetap memegang tiga pedoman, yaitu: Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
Dalam rilisnya, Wenry juga menegaskan bahwa para Purnawirawan itu adalah para putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka, sebutnya sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga mereka tidak ingin NKRI dikuasai oleh para kacung taipan.
Oleh karenanya, Wenry menegaskan keyakinannya bahwa para Purnawirawan itu sama sekali tidak memiliki jiwa pengkhianat sehingga berencana untuk makar terhadap pemerintahan yang sah.
"Terakhir kami ingin menekankan, bahwa para Purnawirawan tersebut tak mungkin berkhianat kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI!" pungkasnya.
