Berita

Acara Ngopi dan Sahur Bareng para aktivis/Net

Politik

Evaluasi Total, Bila Perlu Pengurus Golkar 80 Persen Anak Muda

KAMIS, 30 MEI 2019 | 10:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Golkar didorong melakukan evaluasi pasca Pemilu serentak 2019. Pasalnya, perolehan kursi parlemen pusat partai berlambang pohon beringin yang dipimpin Airlangga Hartarto ini mengalami penurunan.

Berdasarkan rekapitulasi Pemilu 2019, Partai Golkar hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 17.229.789 atau 12,31 persen. Jika dikonversikan pada kursi Golkar meraih 85 kursi. Dengan demikian, Golkar kehilangan 6 kursi di DPR karena pada Pemilu 2014 Golkar bisa meraih 91 kursi DPR.

Politisi Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan diperlukan evaluasi total bagi Golkar. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui penyebab kenapa Golkar kerap mengalami penurunan perolehan kursi di DPR setiap kali pemilu.


"Ini yang menurut saya harus dievaluasi. Kalau Munas (Musyawarah Nasional) bisa Oktober 2019," ujar Ridwan dalam acara Ngopi dan Sahur Bareng para aktivis, di Hotel Century Senayan, Jakarta, Kamis dinihari (30/5).

Ridwan menilai tidak tercapainya terget suara Golkar pada pesta demokrasi nasional lima tahunan kerena kurangnya persiapan dan kerja keras partainya. Kerja politik untuk memenangkan Golkar, kata dia, sebenarnya dibutuhkan waktu minimal lima tahun.

"Kerja politik itu sudah cukup lima tahun jika kita ingin Golkar menang Pemilu 2024," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan perlu ada regenerasi di kepengurusan partai Golkar. Anak-anak muda harus diberi peluang untuk menata dan memperbaiki Golkar di masa mendatang. Menurut dia, jika anak-anak muda diberi kesempatan Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Kalau bisa 80 persen anak muda yang jadi pengurus. Karena anak muda ini kuat dan siap kerja. Gagasan-gagasannya juga bagus," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dan hukum, Syamsuddin Radjab menilai tepat jika Golkar segera menggelar Munas sesuai jadwal pada Oktober nanti. Jika Munas digelar, kata dia, diperlukan banyak figur calon Ketua Umum untuk berkompetisi. Apalagi, figur calon pemimpinan di Golkar cukup banyak.

"Bukan hanya 2-3 orang, kalau perlu 20 juga boleh. Karena Golkar itu partai besar, artinya menghadirkan banyak calon, banyak figur sehingga alternatifnya banyak bagi pemilih. Dan saya kira satu periode 5 tahun ini Golkar dalam kondisi sangat terpojok ya, setiap tahun berantakan internalnya, setiap tahun pergantian ketua umum. Itu yang menyebabkan perolehan kursi Golkar 2019 ini sangat drastis turun. Di beberapa daerah malah Golkar enggak mendapat kursi," ucap Syamsuddin.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Jenggala Center ini meminta agar Golkar lebih giat dan intensif melakukan pembenahan dalam rekrutmen. Menurutnya, sebagai partai besar dan pengalaman, Golkar mau tidak mau harus memperkuat kaderisasi karena dari proses perkaderan inilah Golkar nantinya akan menjadi partai matang dan diperhitungkan, bahkan bisa menjadi pemenang pemilu.

"Diantaranya soal bagaimana soal rekrutmen partai itu dibenahi. Jadi jangan tiba-tiba mau caleg, lalu kemudian direkrut untuk pencalonan jadi caleg atau jadi pengurus dan seterusnya. Partai politik itu harus mengkader dan kader inilah yang menjadi harapan partai politik kedepan, bukan caleg yang tiba-tiba dipungut di jalan hanya karena istri atau suaminya pejabat daerah. Nah itulah yang terjadi di banyak daerah, banyak caleg oplosan yang lolos ke parlemen," tuturnya.

Sementara kerja-kerja parlemen tidak berimbang dengan lolosnya sang calon karena ketiadaan kapasitas atau low capacity. Akibatnya, beberapa parpol mengalami penambahan kursi tapi secara kualitatif sangat turun, belum lagi soal dalam pembuatan rancangan undang-undang yang membutuhkan keahlian tertentu.

"Kedepan saya kira kualitas undang-undang produk DPR akan semakin jauh dari harapan publik". tandas Syamsuddin Radjab yang biasa disapa Ollenk menutup perbincangan dini hari sebelum sahur bareng.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya