Berita

Acara Ngopi dan Sahur Bareng para aktivis/Net

Politik

Evaluasi Total, Bila Perlu Pengurus Golkar 80 Persen Anak Muda

KAMIS, 30 MEI 2019 | 10:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Golkar didorong melakukan evaluasi pasca Pemilu serentak 2019. Pasalnya, perolehan kursi parlemen pusat partai berlambang pohon beringin yang dipimpin Airlangga Hartarto ini mengalami penurunan.

Berdasarkan rekapitulasi Pemilu 2019, Partai Golkar hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 17.229.789 atau 12,31 persen. Jika dikonversikan pada kursi Golkar meraih 85 kursi. Dengan demikian, Golkar kehilangan 6 kursi di DPR karena pada Pemilu 2014 Golkar bisa meraih 91 kursi DPR.

Politisi Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan diperlukan evaluasi total bagi Golkar. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui penyebab kenapa Golkar kerap mengalami penurunan perolehan kursi di DPR setiap kali pemilu.


"Ini yang menurut saya harus dievaluasi. Kalau Munas (Musyawarah Nasional) bisa Oktober 2019," ujar Ridwan dalam acara Ngopi dan Sahur Bareng para aktivis, di Hotel Century Senayan, Jakarta, Kamis dinihari (30/5).

Ridwan menilai tidak tercapainya terget suara Golkar pada pesta demokrasi nasional lima tahunan kerena kurangnya persiapan dan kerja keras partainya. Kerja politik untuk memenangkan Golkar, kata dia, sebenarnya dibutuhkan waktu minimal lima tahun.

"Kerja politik itu sudah cukup lima tahun jika kita ingin Golkar menang Pemilu 2024," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan perlu ada regenerasi di kepengurusan partai Golkar. Anak-anak muda harus diberi peluang untuk menata dan memperbaiki Golkar di masa mendatang. Menurut dia, jika anak-anak muda diberi kesempatan Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Kalau bisa 80 persen anak muda yang jadi pengurus. Karena anak muda ini kuat dan siap kerja. Gagasan-gagasannya juga bagus," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dan hukum, Syamsuddin Radjab menilai tepat jika Golkar segera menggelar Munas sesuai jadwal pada Oktober nanti. Jika Munas digelar, kata dia, diperlukan banyak figur calon Ketua Umum untuk berkompetisi. Apalagi, figur calon pemimpinan di Golkar cukup banyak.

"Bukan hanya 2-3 orang, kalau perlu 20 juga boleh. Karena Golkar itu partai besar, artinya menghadirkan banyak calon, banyak figur sehingga alternatifnya banyak bagi pemilih. Dan saya kira satu periode 5 tahun ini Golkar dalam kondisi sangat terpojok ya, setiap tahun berantakan internalnya, setiap tahun pergantian ketua umum. Itu yang menyebabkan perolehan kursi Golkar 2019 ini sangat drastis turun. Di beberapa daerah malah Golkar enggak mendapat kursi," ucap Syamsuddin.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Jenggala Center ini meminta agar Golkar lebih giat dan intensif melakukan pembenahan dalam rekrutmen. Menurutnya, sebagai partai besar dan pengalaman, Golkar mau tidak mau harus memperkuat kaderisasi karena dari proses perkaderan inilah Golkar nantinya akan menjadi partai matang dan diperhitungkan, bahkan bisa menjadi pemenang pemilu.

"Diantaranya soal bagaimana soal rekrutmen partai itu dibenahi. Jadi jangan tiba-tiba mau caleg, lalu kemudian direkrut untuk pencalonan jadi caleg atau jadi pengurus dan seterusnya. Partai politik itu harus mengkader dan kader inilah yang menjadi harapan partai politik kedepan, bukan caleg yang tiba-tiba dipungut di jalan hanya karena istri atau suaminya pejabat daerah. Nah itulah yang terjadi di banyak daerah, banyak caleg oplosan yang lolos ke parlemen," tuturnya.

Sementara kerja-kerja parlemen tidak berimbang dengan lolosnya sang calon karena ketiadaan kapasitas atau low capacity. Akibatnya, beberapa parpol mengalami penambahan kursi tapi secara kualitatif sangat turun, belum lagi soal dalam pembuatan rancangan undang-undang yang membutuhkan keahlian tertentu.

"Kedepan saya kira kualitas undang-undang produk DPR akan semakin jauh dari harapan publik". tandas Syamsuddin Radjab yang biasa disapa Ollenk menutup perbincangan dini hari sebelum sahur bareng.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Bomba Peduli Beri Makna Hari Ulang Tahun ke-5

Sabtu, 24 Januari 2026 | 16:06

Dharma Pongrekun Soroti Arah Ideologi Ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:47

BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabar-Jakarta, Dua Pesawat Tambahan Dikerahkan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:25

Tangan Trump Tiba-tiba Memar Saat Peluncuran Dewan Perdamaian Gaza, Ini Penyebabnya

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:01

DPR Minta Basarnas Gerak Cepat Evakuasi Warga Bandung Barat Terdampak Longsor

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:56

Tanah Longsor di Bandung Barat Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:40

1.000 Guru Ngaji hingga Ojol Perempuan Belanja Gratis di Graha Alawiyah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:26

Pencuri Gondol Bitcoin Sitaan Senilai Rp800 Miliar dari Korsel

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:18

Polisi Dalami Penyebab Kematian Influencer Lula Lahfah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 13:54

Wakadensus 88 Jadi Wakapolda Bali, Tiga Kapolda Bergeser

Sabtu, 24 Januari 2026 | 13:31

Selengkapnya