Tim Hukum BPB Prabowo-Sandi saat menyerahkan bukti ke MK/RMOL
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, rencana gugatan sengketa pilpres 2019 yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh tim pemenangan Prabowo-Sandi merupakan langkah tepat dan patut diapresiasi.
Pasalnya, selain akan meredakan situasi politik yang memanas dengan adanya aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, cara ini juga terbilang efektif untuk menguji secara terbuka sejauh mana alat bukti yang dimiliki tim pemenangan Prabowo-Sandi.
“Publik sangat berharap hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penilaian yang berbeda dengan dalil-dalil hukumnya, karena yang menjadi pertaruhan disini bukan sebatas seberapa besar jumlah yang didapat kubu masing-masing capres, namun yang dibutuhkan adalah seberapa jauh penilaian objektif hakim atas dugaan kecurangan yang terjadi karena telah menciderai proses demokrasi kitaâ€, tutur Jajat, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (24/5).
Jajat menambahkan, esensi penting yang ditunggu saat ini adalah tentang proses demokrasi itu sendiri, jika hanya berpatokan kepada jumlah dan mengabaikan berbagai bukti atas berbagai dugaan kecurangan tentu sudah menciderai demokrasi itu sendiri.
Hal itu karena pertaruhan di dalam MK berkaitan dengan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati, namun sekali lagi hal ini harus di dasari seberapa kuat alat bukti yang dimiliki oleh penggugat.
“Penyelesaian sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi merupakan ujian terbesar bagi demokrasi Indonesia, sekecil apapun kecurangan harus dibuktikan dan harus mendapat ganjaran yang setimpal karena apa yang terjadi hari ini akan menjadi cerminan demokrasi Indonesia ke depan," tuturnya.
"Rakyat sangat berharap yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi dapat bersikap bijak dalam mengungkap secara terang benderang berbagai dugaan kecurangan pemilu ini sehingga apapun keputusannya nanti dapat diterima semua pihakâ€, tutup Jajat.
