Berita

Salamuddin Daeng/Net

Publika

Oligarki Penyangga Reformasi Sekarat

JUMAT, 24 MEI 2019 | 10:55 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

OLIGARKI yang menopang pemerintahan dalam era reformasi adalah oligarki yang hidup dengan mengeruk kekayaan alam, mengeruk bahan mentah untuk dijual ke pasar ekspor.

Mereka mengumpulkan uang untuk menopang pajak pemerintahan, membiayai media massa, membiayai sirkulasi elite politik, biayai partai politik, membiayai kehidupan para intelektual dengan uang hasil mengeruk sumber daya alam.

Namun sekarang keadaan dunia, perang dagang tidak membuat Amerika dan China tersungkur, namun pelemahan ekonomi global ini telah membuat harga komoditas ambruk yang secara signifikan telah membuat oligarki politik penopang reformasi Indonesia sekarat.

Dalam situasi kemelut politik tanah air, hal yang menyakitkan pemerintah dan oligarki Indonesia terjadi. Harga komoditas semakin terjun bebas dipicu perang dagang AS vs China.

Situasi global membuat mereka oligarki Indonesia makin sekarat, dikarenakan sumber utama penerimaan oligarki dan penerimaan negara, yakni menjual kekayaan alam bahan mentah tersungkur.

Pertama, harga batubara telah jatuh hingga 26 persen sejak Februari 2019 hingga hanya 55 dolar AS per ton. Jauh dari harga batubara acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni 90 hingga 100 dolar AS per ton dan jauh dari harga DMO 70 dolar AS per ton.

Kedua, harga crude palm oil (CPO) terus merosot sejak awal 2019, dari 2.250 dolar AS per ton menjadi 2.000 dolar AS per ton. Harga CPO tiga tahun lalu 3.300 dolar AS per ton, menurun 33 persen.

Ketiga, harga nikel telah menurun dari 15.500 dolar AS per ton pada Agustus tahun lalu menjadi 11.800 dolar AS per ton saat ini.

Keempat, harga minyak yang merupakan penopang utama pendapatan pemerintah dan oligarki Indonesia. Harganya masih berada di bawah harga ekspektasi pasar, yakni 80 dolar AS per barel. Harga minyak rata rata sekarang hanya 50 dolar AS per barel.

Harga seluruh komoditas yang dijual sebagai sumber pundi-pundi kekusaan oligarki penopang reformasi seluruhnya jatuh. Kejatuhan ini akan terus berlanjut hingga waktu yang tidak dapat diprediksi.

Akibatnya, penerimaan oligarki politik Indonesia dan secara lebih khusus penerimaan negara, baik pajak maupun bagi hasil yang diperoleh dari oligarki taipan penopang reformasi menyusut secara signifikan

Posisi oligarki taipan Indonesia sebagai buffer orde reformasi tampaknya tidak akan bertahan lama lagi. Kejatuhan buffer berarti kejatuhan dari sistem politik yang mereka jaga untuk keberlanjutan kehidupan mereka.

Jadi bersiap siaplah menyambut momentum perubahan! Ingat orang yang sedang sekarat gampang ngamuk!

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya