Penyambutan tahanan yang bebas dari penjara/Net
Presiden Mesir Abdel Fattah a-Sisi pada Kamis (16/5) lalu mengeluarkan amnesti untuk membebaskan 560 tahanan politik. Menurut statistik, amnesti pekan lalu itu adalah yang ke-13 kalinya dilakukan oleh Al-Sisi.
Sementara, sejak berkuasa pada Juni 2014 lalu, Al-Sisi juga telah memberikan amnesti kepada total 8.661 tahanan.
Tanda tanya menyelimuti keputusan amnesti terbaru itu. Pasalnya, sebagian besar amnesti itu justru diberikan kepada tahanan yang dihukum dengan dalih mendukung atau anggota Jamaah Ikhwanul Muslimin, yang saat ini dicap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Mesir.
Para pengamat juga berbeda pandangan soal langkah Al-Sisi memberi ampun kepada lawan politiknya itu. Sebagian dari mereka bahkan menilai langkah itu sebagai titik balik untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional secara menyeluruh di Mesir.
Dari yang diampuni pada Kamis (16/5) lalu itu, terdapat 15 orang wanita, di mana 9 di antaranya dijatuhi hukuman akibat ikut serta dalam demonstrasi mendukung Kelompok Ikhwanul Muslimin tahun 2015 lalu.
Sejumlah tahanan yang dibebaskan juga adalah terpidana peristiwa Alexandria, penghancuran Direktorat Kesehatan di Kafr el-Sheikh dan kerusuhan di Giza, yang kesemuanya terjadi usai aksi Rabiah - aksi protes atas penggulingan Presiden Mohamed Morsi - pada Agustus 2013.
Partai Pembangunan dan Pengembangan Mesir (sayap politik al-Gamaa al-Islamiyya) pun menanggapi kebijakan Al-Sisi ini. Mereka berharap, kebijakan itu akan menjadi awal terwujudnya rekonsiliasi nasional serta pengosongan penjara dari tahanan politik.
Partai ini berdiri pada tahun 2013 silam, dan menjadi bagian dari koalisi pendukung legitimasi mantan presiden Mohamad Morsi. Namun, partai keluar dari koalisi tersebut pada Desember tahun lalu.
Sementara itu, peneliti dan pengamat politik Islam, Amru Abdul Mu'im mengatakan, kebijakan amnesti yang dikeluarkan Al-Sisi baru-baru ini adalah strategi untuk menenangkan situasi di negara itu.
"Itu akan menjadi kebijakan fase selanjutnya setelah (pemerintah Mesir) membongkar sel-sel terorisme baik di dalam negeri seperti batalion siber, maupun sel yang didanai dari luar negeri," kata Abdul Mun'im seperti dikutip dari Aljazeera.net, Jumat (24/5).
Sedangkan, Direktur International Institute for Strategic Sciences Mamdouh Almoner menyebutkan, amnesti Al-Sisi adalah upaya untuk menunjukkan sisi humanitas dirinya terhadap oposisi politiknya.
Menurut Moner, Pemerintahan Al-Sisi sedang mengirimkan pesan tak langsung kepada oposisi, terutama Ikhwanul Muslimin, bahwa sikap diam tanpa perlawanan mereka akan membuat semakin banyak tahanan politik yang dibebaskan.
"Pemerintah Mesir tahu bahwa menutup rapat ruang untuk Ikhwanul Muslimin justru akan membuat mereka putus asa yang berujung pada keinginan untuk balas dendam. Hal itu buruk karena memungkinkan pecahnya revolusi baru untuk menggulingkan pemerintah," imbuh Moner.
Hingga saat ini, Kelompok Ikhwanul Muslimin belum mau memberikan pengakuan dan legitimasi kepada Presiden Abdel Fattah Al-Sisi. Sebagai gerakan Islam yang cukup besar di Mesir, Ikhwan masih berupaya keras untuk mempertahankan legitimasi Mantan Presiden Morsi, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2013 silam.
