Berita

Ketua Dewan Analis strategi BIN, Letnan TNI (Purn) M. Munir(tengah)/Net

Politik

Untuk Menjaga Stabilitas, Semua Harus Ikut Aturan Main

KAMIS, 23 MEI 2019 | 10:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Indonesia sebagai negara hukum harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh masyarakat agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Analis strategi BIN, Letnan TNI (Purn) M. Munir pada acara diskusi kebangsaan bertema "Menegaskan Komitmen Kebangsaan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Pasca Pemilu 2019" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (Forkom BEM/DEMA PTAI) se-Indonesia di Jakarta, Rabu kemarin (22/5).

Menurut Munir, penegak hukum saat ini sudah berupaya melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.


"Kita berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dengan mengikuti prosedural hukum yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum," jelas mantan Sesjen Wantannas BIN ini.

Presidium Nasional (Presnas) Forkom BEM/DEMA PTAI se-Indonesia, Nica Ranu Andika dalam sambutannya menyampaikan, perhelatan politik tahun 2019 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Misalnya, banyak informasi hoax dan ujaran kebencian terdengar dan tersebar di masyarakat. Rasa benci dan perbedaan aspirasi yang kerap dibuat begitu meruncing, sehingga persatuan Indonesia pun terkoyak," katanya.

Sementara itu, Presnas FORKOM BEM/DEMA PTAI Wilayah Sumatera Selatan, Agus Suherman Tanjung yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapannya agar dari perhelatan politik kali ini mendapatkan hasil terbaik tanpa ada pertikaian.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya